Prabowo Kenalkan Greedonomics di WEF Davos, Istilah Lain Serakahnomic

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Greedonomics di hadapan pemimpin negara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Diterbitkan 23 Januari 2026, 00:01 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Prabowo perkenalkan "Greedonomics" di WEF 2026, kritik ekonomi serakah.
  • Pemerintahannya mengungkap korupsi, menyita 4 juta hektare sawit ilegal.
  • Prabowo tantang pengusaha rakus, berkomitmen tegakkan hukum dan berantas korupsi.

 

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Greedonomics di hadapan pemimpin negara dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Di Indonesia, dia sempat menggunakan kata Serakahnomic, sindiran tajam terhadap sistem ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang serakah terhadap praktik usaha yang melanggar hukum alias ilegal.

Prabowo mengulas masa awal kepemimpinannya yang berhasil mengungkap kasus korupsi penyalahgunaan tata kelola BBM, hingga menyita 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal.

"Sungguh menakjubkan, saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka 'Greedonomics'. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus," tutur Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun menyinggung istilah robber barons yang populer digunakan di sejumlah negara pada abad ke-19. Makna kalimat tersebut dinilainya sama dengan greedonomics.

Menurutnya, tidak ada iklim investasi yang diciptakan tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Kepala Negara kembali menegaskan, tidak ada seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum.

Sebab itu, dia bertekad untuk memastikan penegakan hukum di atas kepentingan pribadi, bahkan korporasi sekali pun.

 

Bakal Buat Pengusaha Rakus Terkejut

Prabowo melanjutkan, pengusaha yang disebutnya rakus merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia, bahkan menganggap bisa membeli pejabat pemerintah.

"Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh, tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.' Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut," kata Prabowo.

Kepala Negara kemudian merinci, selain menyita 4 juta hektare lahan perkebunan sawit ilegal, juga berhasil menutup 1.000 lokasi tambang ilegal. Tidak ketinggalan pula mencabut izin 28 perusahaan dengan total luas lahan 1,01 juta hektare yang membangun perkebunan di hutan lindung.

Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan menghadapi praktik korupsi secara tegas dan terbuka. Dia mengakui bahwa korupsi menjadi sebuah penyakit yang diderita Indonesia.

"Seperti halnya seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini menantang, tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum," Prabowo menandaskan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6