Jaksa Agung: 72 Pegawai Kejaksaan Disanksi Berat Selama 2025

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengungkapkan, terdapat 165 pegawai Kejaksaan yang mendapat hukuman sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, ada 72 pegawai mendapatkan hukuman berat, berupa penurunan jabatan hingga diberhentikan secara tidak hormat sepanjang tahun 2025.

"Di sisi penegakan hukum sebanyak 165 pegawai dihukuman. Dengan mayoritas 72 orang menerima hukuman berat berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat terutama akibat perbuatan tercela," kata ST Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Selasa (20/1/2026).

Sementara, ada 13 orang disanksi turun jabatan, 23 orang disanksi pembebasan dari jabatan atau nonjob, dan 20 orang diberhentikan dengan tidak hormat.

Menurutnya, bidang pengawasan telah menunjukan kerja yang solid dengan menyelesaikan 659 laporan pengaduan masyarakat, yang terdiri dari 17 laporan terbukti, 20 tidak terbukti dan 614 dilimpahkan.

"Capaian lain adalah tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 91,11 persen. Dengan mengatasi 1.089 temuan audit. Dan keberhasilan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp555 miliar," ungkapnya.

Kejaksaan Republik Indonesia (RI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk tahun anggaran 2026 guna mendukung operasional kelembagaan.

“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,49 triliun,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1) seperti dilansir Antara.

Pemimpin Korps Adhyaksa itu menjelaskan bahwa sejatinya Kejaksaan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun pada tahun 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program penegakan hukum sebesar Rp8,58 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp11,42 triliun.

Meski telah mendapatkan anggaran Rp20 triliun, ujar dia, Kejaksaan menilai bahwa jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dampaknya, diperkirakan penanganan perkara di pusat berkurang sebesar 55 persen dan penanganan perkara di daerah berkurang 75 persen.

Selain itu, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pagu anggaran untuk program dukungan manajemen tahun 2026 tidak mencukupi.

Ia mengatakan bahwa kekurangan utama terjadi di tiga area, yaitu belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja barang nonoperasional.

“Belanja pegawai yang tidak mengakomodasi gaji dan tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru,” ucapnya.

Kekurangan ini, imbuhnya, turut membahayakan aspek penegakan hukum karena anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara dan anggaran untuk pidana umum diperkirakan habis pada semester pertama.

Maka dari itu, untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan, Jaksa Agung mengatakan bahwa Kejaksaan RI mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 7,49 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1,85 triliun akan dialokasikan untuk program penegakan hukum dan Rp 5,65 triliun untuk program dukungan manajemen.

“Usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri keuangan,” ucapnya.