Pramono Usulkan 2 Lahan di Jakarta untuk Sekolah Rakyat

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Sosial.

Diterbitkan 17 November 2026, 16:07 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan dua lokasi lahan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Masing-masing lahan memiliki luas sekitar dua hektare dan telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan Menteri Sosial. Langkah itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, terutama setelah adanya penambahan kuota dari Presiden.

“Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Pramono menjelaskan, salah satu lahan yang diusulkan berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kedua lokasi tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah.

“Kenapa Jakarta Barat dan Jakarta Timur? Karena memang dua tempat inilah yang dipersiapkan yang rata-rata 2 hektar untuk apa, membangun sekolah rakyat,” ujarnya.

 

Komitmen Sediakan Lahan

Pramono menegaskan, meski pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov DKI tetap berkomitmen mendukung program tersebut melalui penyediaan lahan.

“Termasuk membangun sekolah rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat,” kata Pramono.

Di sisi lain, Pramono memastikan penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat tidak berkaitan dengan rencana pemanfaatan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Menurut dia, Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau (RTH).

Pramono justru berencana mengembangkan Hutan Kota UI menjadi kebun raya apabila pengelolaannya resmi diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi, untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu, sehingga tidak ada yang dirubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau lagi,” tandasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6