Pemerintah Ajukan Tuntutan untuk 6 Perusahaan Terkait Kerusakan Ekosistem Pemicu Banjir Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan gugatan kepada enam perusahaan terkait banjir yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut).

Hal itu menunjukkan pemerintah tidak akan menoleransi bagi perusak lingkungan dan harus bertanggung jawab penuh untuk pemulihannya.

"Perusakan lingkungan yang terjadi telah membawa dampak besar bagi masyarakat, fungsi lingkungan hidup yang hilang, mata pencaharian yang terputus, dan rasa aman yang terganggu akibat ancaman bencana ekologis. Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian," ujar Menteri LH Hanif Faisol dikutip dari Antara, Senin (19/1/2026).

Hal tersebut disampaikan setelah secara resmi pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengajukan gugatan perdata dengan nilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan yang didguga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan tersebut diajukan karena kerusakan lingkungan di tiga wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Tapanuli Aceh, Tapanuli Tengah, dan Tanuli Selatan, dengan fokus utamanya pada pemuluhan ekosistem di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Batang Toru.

Sebagai bentuk komitmennya, KLH/BPKH mendaftarkan gugatannya secara serentak melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan juga PN jJakarta Selatan unutk tiga perusahaan lainnya.

Hanif menjabarkan, enam korporasi yang menjadi obyek dalam gugatan negara yaitu, PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS.

Berdasarkan hasil dari pengawasan lapangan dan juga kajian teknis mendalam, aktivitas keenam perusahaan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluar 2.516,39 hektare.

Atas kerusakan yang terjadi, KLH/BPLH melayangkan gugatan dengan besar  Rp4.843.232.560.026,00.  Nilai yang yinggi tersebut mencakup komponen kerugian lingkungan hidur sebesar Rp4.657.378.770.276 .

Biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan ekosistem sejumlah Rp178.481.212.250 untuk memastikan bahwa lingkungan yang rusak dapat dikembalikan fungsinya bagi masyarakat.

Menteri Hanif menyatakan dalam proses oengajuan tersebut juga gugatannya didasarkan fakta lapangan serta hasi analisa dari para pakarnya.

"Kami memegang teguh prinsip perusak membayar; setiap korporasi yang mengambil keuntungan dengan cara merusak ekosistem harus bertanggung jawab mutlak untuk memulihkannya, ucap dia.

"Ini adalah pesan kuat bahwa penegakan hukum lingkungan di bawah KLH/BPLH tidak akan mengenal kompromi demi menjamin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat," sambung Hanif.

Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH Rizal Irawan dalam pernyatannya serupa mengatakan, pendaftaran gugatan tersebut didasarkan pada mandat Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

"Isi dari Undang-undang tersebut tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menegedepankan asas pada tanggung jawab negara, kelestarian, kjehati-hatian, dan asas pencemar membayar," terang dia.

Langkah yang dilakukan tersebut bukan sekedar tuntutan ganti rugi materiil, tetapi juga menedesak untuk memitigasi risiko bencana banjir dan longsor yang kini mengecam warga di sepanjang DAS Batang Toru dan DAS Garoga yang mengakibatkan hilangnya daya dukung terhadap lingkungan.

Rizal Irawan menekankan juga bahwa melalui gugatan perdata tersebut, pemerintah menuntut pertanggung jawaban mutlak atas setiap jengkalnya kerusakan yang dilakukan.