Alasan KPK Baru Tetapkan 2 Tersangka dari 3 Orang yang Dicekal di Kasus Korupsi Kuota Haji

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Mereka adalah Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex. 

Namun, penetapan tersebut memunculkan tanda tanya di tengah publik. Pasalnya, pada awal pengusutan perkara, KPK juga mencegah pihak lain ke luar negeri, salah satunya bos Maktour Travel Haji dan Umrah, Fuad Hasan, selain dua nama yang kini telah berstatus tersangka.

Merespons hal itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan semua proses penyidikan masih terus berkembang.

"Penetapan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan kecukupan alat bukti. Jadi dari pihak-pihak yang misalnya dipaparkan terkait dengan perbuatan-perbuatan melawan hukumnya, kemudian dalam suatu expose disimpulkan bahwa pihak-pihak ini yang sudah terpenuhi kecukupan alat buktinya. Sehingga dalam penetapan sebagai tersangka pada perkara kuota haji ini, 2 orang ini dulu ya, saudara YCQ dan saudara IAA," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2025).

Budi menuturkan, Fuad masih berstatus saksi. Terkait kapan penyidik akan kembali memanggil yang bersangkutan, hal itu tergantung kebutuhan.

"Untuk sodara F, statusnya masih sebagai saksi. Tapi tentunya memang keterangan-keterangan dari yang disangkutan masih dibutuhkan karena penyidikan perkara ini masih akan terus berprogres. Penyidik masih akan terus mengembangkan selain dari pokok perkara yang menyediakan fokus untuk penutasan supaya berkas penyidikannya juga bisa segera tuntas," jelas dia. 

Sebagai informasi, penetapan tersangka terhadap YCQ dan IAA diungkap KPK pada Jumat 9 Januari 2026. Namun keduanya belum ditahan sampai hari ini.

Budi beralasan, mereka belum ditahan karena kembali kepada kebutuhan penyidik. Termasuk belum adanya jadwal pemanggilan keduanya sebagai tersangka sampai hari ini.

"Belum (ditahan) nanti kami sampaikan update-nya jika sudah ada waktu pemanggilannya," dia menandasi.

Diketahui, kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang. Seharusnya, pembagian kuota haji terbagi atas 92% untuk hajireguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun pada penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan diskresi pada pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah kerjaan Saudi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50%-50%.

Dengan pembagian porsi tak sesuai aturan memunculkan dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus dari Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji-umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrean. Syaratnya dengan membayarkan uang 'pelicin' demi mendapatkan kuota tersebut.