Survei Litbang Kompas: Hanya 5,6 Persen Warga Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Survei Litbang Kompas menunjukkan, mayoritas warga mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya sebagian kecil warga yang menghendaki pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang ramai diwacanakan Partai Politik. 

Dalam survei Kompas, responden disuguhkan pertanyaan mengenai sistem pilkada yang cocok di Indonesia. Hasilnya, 77,3 persen responden ingin pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara yang memilih kepala daerah lewat DPRD hanya 5,6 persen. Sebanyak 15,2 persen responden menilai kedua sistem sama saja. Dan 1,9 persen responden memilih tidak tahu. 

Responden juga diberi pertanyaan mengenai alasan mereka memilih sistem tersebut. Sebanyak 46,2 persen responden mengaku alasan memilih sistem pilkada langsung karena demokrasi dan partisipasi. Sebanyak 35,5 persen responden memilih pilkada langsung dengan alasan atas nama kualitas pemimpin. Sebanyak 7 persen responden beralasan transparansi.

Survei digelar pada 8-11 Desember 2025. Survei dilakukan dengan cara telepon. Jumlah responden 510 orang dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih. Responden survei dipilih acak dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Margin of error Litbang Kompas ini kurang lebih 4,24 persen.

Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju usulan Pilkada dipilih oleh DPRD.

Survei terbaru dirilis pada Rabu (7/1/2026). Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa, mengatakan, sebanyak 66,1% respoden menyatakan menolak usulan tersebut.

“Hasilnya, 66,1% menyatakan kurang setuju, tidak setuju atau tidak setuju sama sekali. Kemudian ada 28,6% menyatakan setuju atau sangat setuju. Kemudian 5,3% menyatakan tidak tahu, tidak jawab,” kata Adrian.

Menurut Adrian, angka penolakan tersebut tinggi atau mayoritas.

"Jadi dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65% menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik,” kata dia.

Adrian menyebut, dalam opini publik, ketika melewati batas 60% daripada persetujuan publik, maka itu berarti efeknya itu sudah besar.

“Jadi 66,1% adalah angka yang besar ya, publik tidak setuju Pilkada dipilih DPRD,” pungkasnya.

Adapun survei dilakukan dengan metode Multi-stage Random Sampling melibatkan 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Sementara margin off error + 2.9 % dan waktu pengumpulan data pada 10-19 Oktober 2025.

PDI Perjuangan belum menyampaikan sikap resminya terkait wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Pernyataan resmi partai dijadwalkan disampaikan saat penutupan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) besok, Senin, 12 Januari 2026.

"Dalam pidato kemarin, sikap partai secara resmi akan disampaikan dalam penutupan Rakernas besok," kata kader muda PDI Perjuangan, Syaeful Mujab saat jumpa pers di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Meski begitu, Syaeful membocorkan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perihal wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurut dia, putri dari proklamator Bung Karno itu bingung mengapa demokrasi bak senam poco-poco. 

"'Kok demokrasi kita tuh kayak Senam Poco-Poco?' Saya sebagai generasi muda yang agak lupa tuh Senam Poco-Poco kayak gimana, semalam saya cek di YouTube gitu ya, Senam Poco-Poco tuh kayak gimana: maju, mundur, kanan, kiri," jelas dia. 

Syaeful menegaskan, bagi Megawati dan PDI Perjuangan, demokrasi harus maju ke depan. Menurutnya, wacana Pilkada lewat DPRD menjadi momentum untuk mengevaluasi arah demokrasi ke depan, langsung atau tidak langsung. 

"Itu adalah momentum ini demokrasi mau dibuat kayak Senam Poco-Poco? Maju mundur maju mundur? Kita penginnya demokrasinya itu maju mengedepankan kedaulatan rakyat dan mengedepankan aspirasi masyarakat," tutupnya.