Eks Menag Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji, Anggota DPR: Sudah Tepat Meski Agak Lambat

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex sebagai tersangka sudah tepat. Dia mendukung penuh upaya KPK dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Ya, sudah tepat, saya mengapresiasi langkah KPK yang sudah menjalankan tugasnya menahan menindaklanjuti Pansus Haji 2024. Ini sudah langkah baik meskipun kesan yang disampaikan oleh masyarakat ini keputusannya agak lambat," kata Abdul di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

"Jadi KPK sudah bagus, melakukan satu langkah khusus untuk memberikan status tersangka, penetapan tersangka pada Gus Yaqut dan Gus Alex," imbuh dia.

Sebagai bagian dari Pansus Haji 2024, Abdul mengaku lega. Sebab kejanggalan ditemukan oleh Pansus sudah terbukti melalui proses hukum dengan penetapan tersangka.

"Jadi ini artinya kerja pansus tidak sia-sia. Sudah ada jawaban," jelas dia.

Abdul pun berharap, penyelenggaraan haji tahun 2026 bisa lebih ketat lagi. Terutama soal istitoah kesehatan dan urutan jemaah yang berangkat haji.

"Pengawasan kami terhadap haji yang sebelumnya itu ada mencuri nomer dari nomer yang sebelumnya tidak harus berangkat tapi bisa berangkat.

"Ini sudah kami temukan dan sudah ada jawaban dan kami harapkan haji tahun ini adalah yang benar-benar mereka mendapatkan kuota haji. Mendapatkan panggilan. Tidak seperti tahun yang lalu, ada yang loncat-loncat yang itu kita temukan di daerah," dia menandasi.

Sebagai informasi, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo telah membenarkan, Gus Yaqut dan Gus Alex telah berstatus tersangka. Namun dalam prosesnya, belum dilakukan jumpa pers dan baru sebatas konfirmasi melalui pesan singkat.

"Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu," ujar Budi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang. Seharusnya, pembagian kuota haji terbagi atas 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun pada penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama melakukan diskresi pada pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah kerjaan Saudi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50 persen - 50 persen.

Dengan pembagian porsi tak sesuai aturan memunculkan dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus dari Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji-umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrean. Syaratnya dengan membayarkan uang 'pelicin' demi mendapatkan kuota tersebut.

Pada 7 Agustus 2025, KPK memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dia diperiksa selama lima jam. Pada 9 Agustus 2025, KPK berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

Dua hari kemudian, 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Ditaksir kerugian mencapai Rp 1 triliun lebih.

Hari itu juga, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

Pada 2 September 2025, KPK menyita uang senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat dari pihak-pihak terkait dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Selain uang tunai, KPK juga telah menyita empat unit kendaraan roda empat serta lima bidang tanah dan bangunan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.

Pada 12 September 2025, KPK mengungkap cara main pejabat di Kemenag dalam kasus kuota haji tersebut. Diduga tidak langsung bertemu dengan para agen perjalanan haji. Pimpinannya tidak langsung bertemu dengan agen. Jadi, melalui beberapa orang sebagai perantaranya.