Nadiem Makarim Klaim Dilarang Bicara, Tulis Surat Beberkan Sederet Kejanggalan Kasus Chromebook

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa hukum Nadiem Makarim mengklaim kliennya dilarang berbicara di hadapan publik. Atas dasar itulah, Nadiem menuliskan surat yang kemudian dibacakan oleh tim penasihat hukum.

Hal itu diungkap usai sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

"Karena saya tidak diperbolehkan berbicara kepada media, saya terpaksa menulis surat ini untuk dibacakan pengacara saya. Izinkan saya melontarkan beberapa pertanyaan kepada publik agar mereka juga bisa menilai kejanggalan dalam kasus saya," kata Dodi membacakan isi surat Nadiem.

Pada surat yang ditulisnya, Nadiem mempertanyakan logika dakwaan yang menyebut dirinya meraup keuntungan Rp 809 miliar. Dia membandingkan angka itu dengan nilai omzet Google dari pengadaan Chromebook yang hanya Rp 621 miliar.

"Apakah ada kejahatan yang membayar lebih dari omzetnya," ujar Dodi membacakan pesan Nadiem.

Nadiem menilai tidak masuk akal jika keuntungan justru melebihi omzet, bahkan sampai membuat pihak pemberi menombok miliar rupiah.

"Sehingga pertanyaan Nadiem ini dengan apabila benar Google memberikan Rp809 miliar, maka Google justru menombok dari omsetnya lebih dari Rp200 miliar," terang dia.

Ia juga menyinggung pilihan penggunaan sistem operasi Chrome OS yang lisensinya gratis.

Menurutnya, kebijakan itu justru menghemat anggaran negara hingga Rp 1,2 triliun dibandingkan menggunakan sistem operasi berbayar. Namun, kebijakan tersebut justru dituding menyebabkan kerugian negara karena harga laptopnya kemahalan.

"Apakah masuk akal bahwa kebijakan yang memilih operating system gratis menyebabkan harga laptop kemahalan," ucap dia.

Tak hanya itu, Nadiem mempertanyakan tuduhan kerugian Rp 621 miliar dari lisensi Chrome Device Management (CDM).

Dia menegaskan fitur tersebut berfungsi mengontrol, memonitor, dan mengamankan penggunaan laptop di sekolah. Termasuk mencegah akses pornografi, judi online, hingga kecanduan game, serta memastikan akuntabilitas penggunaan perangkat di tiap sekolah.

"Apakah kita menginginkan anak-anak dan guru kita menonton pornografi, ketagihan gaming, atau bermain judi online? Apakah kita tidak menginginkan data penggunaan laptop per sekolah, hingga ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan? Sebagaimana ini menjadi fitur dan kegunaan Chrome device management?," ucap dia.

Dalam pesannya, Nadiem juga menyinggung proses pengadaan yang disebutnya telah didampingi kejaksaan serta diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dua kali oleh BPKP pada 2024, dengan hasil tidak ditemukan kerugian negara.

Dia mempertanyakan mengapa pada 2025, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba muncul klaim kerugian Rp1,5 triliun dari BPKP, sementara laporan audit tersebut belum pernah ditunjukkan ke publik.

Nadiem turut menyoroti perubahan narasi dakwaan. Isu lama bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, serta cerita soal grup WhatsApp yang disebut-sebut membahas pengadaan sebelum dirinya menjabat menteri, disebut lenyap dari dakwaan.

Menurutnya, tudingan itu berubah arah menjadi soal kemahalan harga, tanpa penjelasan yang terang.

"Apakah masuk akal bahwa narasi berbulan-bulan bahwa Chromebook tidak bisa digunakan di sekolah, tiba-tiba hilang dari dakwaan dan berubah menjadi Chromebook kemahalan?Kenapa bisa terjadi?," ucap dia.

Nadiem berharap publik bisa menilai perkara ini secara jernih dan adil. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.

"Semoga publik bisa semakin bijak dalam menilai asas keadilan di negeri tercinta kami, Nadiem Makarim," tandas dia.