BGN Kucurkan Rp 855 Miliar per Hari untuk Program MBG di Awal 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan anggaran sekitar Rp 855 miliar per hari untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) pada awal 2026.

Diterbitkan 08 Januari 2026, 13:35 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menggelontorkan anggaran sekitar Rp 855 miliar per hari untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) pada awal 2026. Anggaran ini digunakan untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, besaran anggaran harian yang dikucurkan itu akan meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat MBG. Menurutnya, pada Mei 2026, anggaran diperkirakan akan naik menjadi Rp1,2 triliun per hari.

"Di Januari ini, hari ini kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih Rp 855 miliar satu hari per hari ini sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada Rp 1,2 triliun per hari karena jumlah menerima manfaatnya terus naik," kata Dadan usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).

Dadan menjelaskan, sekitar 70 persen dari total anggaran MBG digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Dia menyebut, sebanyak 95 hingga 99 persen bahan baku MBG berasal dari produk pertanian lokal, termasuk beras, sayur, telur, daging, dan susu, sehingga sekaligus mendorong perekonomian daerah.

Selain itu, lanjut Dadan, setahun program MBG disebut juga telah menyerap ribuan tenaga kerja untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur MBG.

Dia menyatakan, masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal membutuhkan 15 penyuplai, baik dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, yang menyediakan bahan baku untuk satu kali penyajian makanan bagi anak-anak dan ibu hamil.

"Satu SPPG memerlukan minimal 15 supplier mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, bumbu, dan lain-lain. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tapi juga mendorong ekonomi daerah," terang Dadan.

 

Penggunaan Bahan Baku Lokal

Dadan menambahkan, penggunaan bahan baku lokal juga diwajibkan untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan ketersediaan pasokan yang stabil bagi seluruh penerima manfaat.

"Selain itu, program ini turut melibatkan ahli gizi, akuntan, dan operator SPPG untuk menjaga standar pelayanan," ucap dia.

Dadan menekankan, program MBG tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga pendidikan gizi bagi anak-anak. Program ini, kata dia, dirancang untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia jangka panjang di Indonesia.

"Jadi ini dorongan ekonomi yang luar biasa. Saya kira ini memerlukan keterlibatan semua pihak dan Alhamdulillah kita sudah memiliki Keppres ya tentang tata kelola makan bergizi," jelas Dadan.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi (MBG) mencapai 82,9 juta orang pada 2026. Target tersebut dibarengi dengan upaya meningkatkan kualitas layanan dan percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

 

BGN Targetkan 82,9 Juta Warga Terima MBG di 2026: Sesuai Instruksi Presiden Zero Defect

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, target penerima manfaat ditetapkan setelah program MBG mencatat pertumbuhan signifikan selama satu tahun pelaksanaan. Tercatat, hingga akhir 2025, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang secara nasional.

"Di tahun 2026 ini kita akan terus mengejar target 82,9 juta sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi dan akreditasi," kata Dadan saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).

Dadan bilang, target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat, seiring dengan pesatnya pertumbuhan program MBG secara nasional.

Dia menjelaskan, peningkatan jumlah penerima manfaat MBG akan diiringi dengan penguatan kualitas layanan, termasuk pengelompokan SPPG berbasis standar pelayanan dan keamanan pangan.

"Kita akan bisa mengelompokkan satuan pemenuhan berbasis kualitas layanan, dan target kita agar seluruhnya unggul sehingga makanan yang dihasilkan tidak hanya membuat anak tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria, tapi juga aman," ucap Dadan.

Selain ekspansi cakupan, BGN juga menargetkan perbaikan signifikan pada aspek keamanan pangan. Dadan menyebut, jumlah kejadian keracunan makanan dalam program MBG menunjukkan tren penurunan sepanjang akhir 2025.

"Di Oktober puncaknya 85 kejadian, turun menjadi 40 kejadian di November dan di Desember selama satu bulan tersisa 12 kejadian. Target kita sesuai instruksi Presiden adalah zero defect di tahun 2026," kata Dadan.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6