Respons Mendagri soal Pemprov Aceh Minta Bantuan Tangani Pascabencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum membaca isi surat yang dikirim pemerintah provinsi (pemprov) Aceh kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Adapun surat tersebut berisi permintaan bantuan menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh.

"Saya belum baca," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia mengaku hanya mendengar kabar bahwa Aceh mengirimkan surat ke PBB, namun belum membaca. Tito tak mau berbicara banyak sebab dirinya tak mengetahui bentuk bantuan apa yang diminta Aceh kepada PBB.

"Dengar-dengar, tapi saya belum baca (suratnya)," ujarnya.

Tito mengatakan bantuan konseling sudah banyak diberikan kepada korban terdampak bencana. Namun, Tito akan mempelajari terlebih dahulu surat yang dikirim pemerintah Aceh kepada PBB.

"Nanti kita pelajari," ucap Tito.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di tanah rencong.

"Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin.

Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," ujarnya.

Selain itu, MTA menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.