Jelang Nataru, Satgas Pangan Siapkan 32 Gudang Filial dan Ribuan Ton Beras Jaga Stabilitas Harga di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di wilayah Papua, Satuan Tegas atau Satgas Pengendalian Harga Beras menyiapkan 32 gudang filial atau penyimpanan beras. Jumlah itu terdiri dari 25 aset Polri, 3 aset Pemda, 1 aset KPU, 3 pinjam pakai dari masyarakat.

"Keberadaan gudang Filial sangat penting, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua di akhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru)," ujar Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak melalui keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Pihaknya juga mengaku telah mendistribusikan beras SPHP sebanyak 2.181,5 ton atau 47,08 % dari target 4.634 ton di November-Desember. Penyaluran beras pun masih terus dilakukan hingga saat ini, meskipun harus menghadapi beberapa tantangan terutama terkait kondisi geografis dan cuaca.

"Diharapkan dengan penyaluran beras SPHP secara serentak di wilayah Papua Raya ini dapat membantu saudara-saudara kita di Papua Raya guna memenuhi ketersediaan beras dan menstabilkan harga beras di akhir tahun," ungkap Ade.

Ia menjelaskan, penyaluran beras SPHP ke wilayah Papua Raya harus menggunakan beberapa moda transportasi baik darat, air maupun udara. Untuk mode darat, kata Ade, penyaluran dilakukan ke kawasan Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Merauke dan Lanny Jaya.

"Sementara moda transportasi udara, pendistribusian dilakukan ke wilayah pegunungan seperti Kabupaten pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Intan Jaya," ucap dia.

Sedangkan, lanjut Ade, untuk mode transportasi air atau kapal perintis penyaluran dilakukan ke wilayah Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Memberamo Raya dan Fakfak.

"Beberapa tantangan yang diidentifikasi utamanya kondisi geografis beberapa kota dan kabupaten di wilayah Papua yang sulit diakses oleh moda transportsi darat, khususnya di wilayah pegunungan. Ditambah terbatasnya moda dan jadwal rute transporasi ke beberapa wilayah yang mengakibatkan biaya transportasinya naik tinggi," terang dia.

Menurut Ade, Satgas juga terus melakukan mapping, audit dan evaluasi ke wilayah Papua Raya untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi dan faktor penyebabnya.

Ia mengaku juga dihadapkan dengan terbatasnya sarana prasarana bandara perintis, sehingga hanya dapat didarati pesawat perintis udara dengan daya muat kecil yakni 1,25 ton.

"Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk dapat meningkatkan jumlah trayek dan frekuensi tol laut, jembatan udara dan perintis darat yang mengangkut komoditas pangan, khususnya beras ke wilayah-wilayah yang harga berasnya masih di atas HET," tandas Ade.

Untuk diketahui, selama 49 hari dibentuk sejak 21 Oktober 2025 lalu, satgas tersebut telah melaksanakan pengawasan harga beras sebanyak 35.105 kali, atau rata-rata 731 lokasi per hari.

Pihaknya juga telah memberikan rekomendasi surat teguran sebanyak 920 kali terhadap pelaku usaha yang menjual harga beras di atas harga eceran tertinggi.