Mendagri Minta Rp 2 Miliar untuk Daerah Terdampak Bencana Sumatra, Prabowo: Saya Kasih Rp 4 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra, di mana itu dikhusukan untuk bayi dan perempuan.

Hal ini terlontar saat rapat terbatas penanganan bencana Sumatra bersama Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Di mana, saat itu, Prabowo mendengar laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang mulai menipis.

"Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah," kata Tito dalam rapat.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, sebenarnya sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan dengan nilai sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun, hal tersebut belum cukup.

"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini pak," ungkap Tito.

Mendengar laporan Tito, Prabowo menyanggupinya, bahkan nilainya bukan lagi Rp 2 miliar.

"Pak Mendagri, anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya, saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.

Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi terdampak bencana dihitung secara terpisah. Untuk provinsi yang tingat kerusakan paling berat, akan diberikan Rp 20 miliar

"Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 25,41 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas penanganan banjir Sumatra bersama Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," kata Suharyanto.

Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat mencapai Rp 13,52 triliun. Suharyanto menyampaikan, biaya tersebut masih berpotensi bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak," jelasnya.

Suharyanto menjelaskan biaya tersebut dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada korban, pengungsi, dan masyarakat umum. 

Kemudian, mempercepat penyaluran santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan hilang, mencukupi stok logistik secara berjenjang dari tingkat desa/gampong sampai ke daerah tingkat atasnya.

"Kemudian, untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatra Barat, sebagian Sumatra Utara, kami akan masuk tahap rehabilitasi, rekonstruksi. Jadi, tidak sama-sama ini, Bapak. Daerah-daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan (rehabilitasi)," tutur Suharyanto.

Suharyanto juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi masyarakat terdampak bencana banjir. Huntara akan dibangun oleh anggota satuan tugas (satgas) TNI dan Polri.

Kami mohon yang relokasi, yang harus pindah itu. Kami mohon dari Kementerian Perumahan yang membangun, Bapak (Presiden)," tutur Suharyanto.