Pramono Pastikan Anggaran Kesehatan DKI Jakarta Tak Diotak-atik Meski DBH Terpangkas Rp 15 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan anggaran di sektor kesehatan tetap aman meski Dana Bagi Hasil (DBH) untuk DKI dipotong pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.

Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian dari komitmen Jakarta menjaga pelayanan publik prioritas.

Pramono menyatakan, hanya tiga pos anggaran yang tidak boleh dipotong dalam kondisi fiskal apa pun di Jakarta, yakni bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), fasilitas kesehatan, hingga tunjangan aparatur sipil negara (ASN).

"Yang berkaitan dengan kesehatan, walau pun anggarannya terpotong Rp 15 triliun tidak boleh dikurangi sesen pun," kata Pramono dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Ia menjelaskan, perlindungan anggaran kesehatan merupakan fondasi untuk menjaga pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam penguatan puskesmas, fasilitas rumah sakit, layanan darurat, dan program-program kesehatan berbasis digital. Kesehatan, kata dia menjadi indikator keberhasilan Jakarta menuju kota global.

Pramono menyampaikan, alokasi anggaran yang tetap utuh diperlukan agar berbagai inisiatif kesehatan dapat berjalan optimal, termasuk program Siaga Stroke, peningkatan layanan pasukan putih, dan peluncuran sistem JakSIMPUS yang merupakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Jakarta.

“Kesehatan menjadi kata kunci. Karena inilah yang kemudian menjadi ukuran," ucap dia.

Pramono menyebut, keberlanjutan anggaran kesehatan juga berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI.

"Menjaga sektor kesehatan adalah bagian dari upaya mempertahankan daya saing Jakarta yang berkontribusi 16,61 persen terhadap GDP nasional," jelas Pramono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo segera membahas usulan perpanjangan rute LRT Jakarta Fase 1C yang menghubungkan Manggarai sampai Dukuh Atas dan Fase 2A hingga Jakarta International Stadium (JIS).

"Minggu depan dalam rapat saya akan putuskan. Karena memang nggak boleh terlalu lama," kata Pramono di Balai Kota, Kamis 4 Desember 2025 seperti dilansir Antara.

Direktur Proyek LRT Jakarta, Ramdani Akbar mengatakan, pihaknya masih mendiskusikan hal ini dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Ramdani juga berbicara mengenai rencana pengembangan jalur baru LRT Jakarta ke wilayah utara.

Ramdani mengungkapkan bahwa PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sudah memiliki kajian LRT Jakarta yang mencakup rute ke Manggarai, JIS, Dukuh Atas hingga Halim Perdanakusuma. Namun, untuk menyambung ke PIK masih dikaji.

Adapun pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B hingga minggu kedua November 2025 telah mencapai 80,57 persen.

"Memang stasiun yang paling maju adalah Stasiun Rawamangun, sekitar 91,69 persen," kata Ramdani.

Selain itu, untuk pembangunan viaduk atau jembatan kereta telah mencapai 95,40 persen.

Kemudian, pembangunan Stasiun Pramuka BPKP telah mencapai 65,29 persen, Stasiun Pasar Pramuka (45,24 persen), Stasiun Matraman (65,89 persen) serta Stasiun Manggarai (30,42 persen).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan pentingnya untuk mempercepat pembangunan tanggul raksasa (Giant Sea Wall) yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, saat ini, masih ada belasan kilometer tanggul yang belum dibangun dan memerlukan bantuan pemerintah pusat.

"NCICD atau Giant Sea Wall, tanggul raksasa yang harus dibangun total oleh DKI Jakarta sepanjang 28,2 kilometer, sudah terbangun 11,8 kilometer yang menjadi tanggung jawab Jakarta dan belum terbangun adalah 19 kilometer," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan NCICD menjadi prioritas karena menjadi bagian dari upaya mitigasi jangka panjang terhadap ancaman banjir rob di wilayah pesisir. DKI Jakarta harus memperkuat perlindungan garis pantai agar risiko banjir pesisir dapat diminimalkan.

"Di tahun 2025 yang sudah kita bangun dengan NCICD adalah kawasan Ancol sepanjang 1,2 kilometer. Tanggul mitigasi wilayah Muara Angke 1,1 kilometer. Bywalk Pluit dari 600 meter yang sudah selesai 400 meter," ucap Pramono.

Pramono juga berharap agar pemerintah pusat bisa mempercepat pengerjaan segmen tanggul laut yang menjadi kewenangannya, sehingga perlindungan pesisir Jakarta dapat optimal.

"Mudah-mudahan yang untuk tanggung jawab pemerintah pusat segera juga dilakukan. Karena memang ini sudah mendesak untuk segera dilakukan," terang Pramono.

Menurutnya, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan Giant Sea Wall pada 2026. Segmen tanggul laut yang akan dibangun ialah di Pluit, Muara Angke, dan Kali Blencong.

"Di tahun 2026 ini, kami sudah menganggarkan untuk melanjutkan NCICD untuk Pluit sepanjang 530 meter, Muara Angke 350 meter, Kali Blencong 750 meter," pungkas Pramono.