Menhut Raja Juli Antoni Sebut 12 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut, ada 12 perusahaan yang terindikasi menyebabkan terjadinya banjir Sumatera. Aktivitas perusahaan itu juga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor.

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjeninnya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

“Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan perdekatan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Raja Juli saat rapat bersama KOmisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Menhut berjanji akan melaporkan lebih detail hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan ini.

“Nama perusahaannya, luasan versinya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ucapnya.

Raja Juli menambahkan, Kemenhut sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektare pada tanggal 3 Februari 2025. Selanjutnya, Kemenhut akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektare di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak.

Pada kesempatan itu, Raja Julu menambahkan, Kemenhut juga berencana melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan Memoratorium Izin Baru Pemanfaatan Hutan Tanaman dan Hutan Alam.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut deforestasi di tiga wilayah terdampak banjir sumatera mengalami penurunan. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen atau berkurangnya luas hutan akibat penebangan pohon.

Bermula saat Raja Juli menjelaskan banjir bandang di Sumatera itu disebabkan kombinasi tiga faktor. Pertama, siklon tropis senyar dan curah hujan tinggi.

“Namun juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” ucapnya.

Raja menyebutkan, deforestasi hutan di Indonesia mengalami penurunan dalam setahun terakhir. Pada 2025, deforestasi turun hingga 23,1 persen jika dibandingkan tahun 2024.

“Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen,” bebernya.

Menurutnya, penurunan deforestasi juga terjadi di wilayah terdampak bencana yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. 

“Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen. Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98 persen dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14 persen, jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” jelasnya.