Fakta di Balik Banjir Sumatera: Hutan ‘Digunduli’ 3,6 Kali Luas Pulau Bali

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat Raker di DPR, hari ini, Kamis (4/12/2025). Raja Juli menyebutkan, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025 atau turun 23,01 persen.

"Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir," katanya.

Untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023-2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang mengalami penurunan 13,98 persen dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatera Barat (sumbar) turun 14 persen dari 6.634 menjadi 5.705 hektare

Namun pada saat bersamaan dia menyebut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).

Di wilayah Aceh, menurutnya, pada kurun waktu 2019-2024 perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Perubahan di dalam kawasan hutan terjadi di area seluas 12.159 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare.

Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1 persen dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh. Di Sumut terdampak banjir berada di wilayah 13 DAS dengan total luas 207.482 hektare.

Dalam kurun waktu 2019-2024 di Sumut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare. Terbagi di dalam kawasan hutan 3.427 hektare dan di luar kawasan hutan 5.997 hektare.

Khusus di wilayah DAS terdampak, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7 persen dari total luasan DAS terdampak.

Sedangkan di Sumbar, wilayah banjir terdapat di 13 DAS dengan total 39.816 hektare. Untuk perubahan tutupan lahan pada 2019-2024, di wilayah itu tercatat terjadi di lahan seluas 1.821 hektare, terbagi di dalam kawasan hutan 1.444 hektare dan di luar kawasan hutan 377 hektare.

Di wilayah DAS terdampak di Sumbar, teridentifikasi lahan kritis berada dalam luas 39.816 hektare atau 7,0 persen dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

Data Forest Watch Indonesia

Sementara itu, data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan, hingga tahun 2024, Region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektare, atau 25% dari total daratan di region tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 2,1 juta hektare, setara dengan 3,6 kali luas pulau Bali hanya dalam waktu 7 tahun.

Direktur Eksekutif FWI Mufti Ode saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Kamis (4/12/2025) mengatakan, laju deforestasi di Sumatera memang sempat menurun, kemudian mengalamu peningkatan pada sepanjang 2023-2024. 

Sempat turun, rupanya kembali naik pada periode tahun 2023-2024. Pada periode tersebut, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Region Sumatera telah kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam, atau setara dengan 50 kali luas lapangan sepakbola setiap jamnya," ungkap Ode. 

FWI kemudian membeberkan data laju deforestasi di Pulau Sumatera pada umumya yang disebut justru mengalami peningkatan pada kurun waktu dua tahun belakangan (2023-2024). Dalam grafik bertajuk Rate of Deforestastion in Sumatra Region (Hectares/ Year) disebutkan, pada kurun waktu 2017-2021 laju deforestasi mencapai 428.232 hektare. Angka itu memang sempat menurun pada kurun waktu 2021-2022 yakni menjadi 96.660 hektare, dan turun lagi pada 2022-2023 menjadi 64.097 hektare. Kemudian mengalami peningkatan yang tajam pada kurun waktu dua tahun belakangan, 2023-2024 menjadi 222.360 hektare.

Tren serupa juga terjadi jika data dikerucutkan ke tiga provinsi yang terdampak banjir Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan rata-rata laju deforestasi pada kurun waktu 2017-2021 mencapai 139.941 hektare, kemudian mengalami penurunan pada kurun waktu 2021-2022 menjadi 36.343. Lalu turun lagi pada periode 2022-2023 menjadi 18.762, kemudian mengalami peningkatan tajam pada dua tahun terakhir, 2023-2024, menjadi 57.150  hektare.

Ode menjelaskan banyak faktor yang menyebabkan laju deforestasi mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir ini, antara lain salah satunya industri ekstraktif, yakni PBPH, tambang dan sawit. Belum lagi, katanya, pemerintah kerap mengaburkan makna deforestasi menjadi sempit dan politis. 

"Permasalahannya pemerintah selalu saja mereduce makna dari deforestasi. Perdebatan mengenai definisi deforestasi tidak pernah menemui titik terang. Padahal deforestasi sangat nyata dan mempertontonkan fakta yang terus terjadi di depan mata kita. Deforestasi seharusnya tidak lagi menjadi istilah politis. Menurunkan deforestasi harus dilakukan dengan aksi nyata di lapangan, bukan dengan perdebatan metodologi dan mengubah definisi deforestasi itu sendiri," katanya.

Ode merasa tidak habis pikir dengan pernyataan yang menyebut 'deforestasi harus dibedakan apakah terjadi di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan'. Padahal bencana alam, kata Ode, tidak memandang itu. 

"Belum lagi penggunaan istilah deforestasi gross dan deforestasi netto. Ini yang membuat makna deforestasi menjadi sempit," katanya.

Melihat masifnya kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak nyata di masyarakat, Mufti Ode mewanti-wanti perlu ada gerakan nyata soal penyadartahuan tentang perspektif pengelolaan sumber daya alam di negara kepulauan.

"Saat ini hutan kita dikelola dengan cara seakan-akan kita berada di main island (daratan besar). Hutan dieksploitasi tanpa ada kesadaran bahwa Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang daratannya sangat terbatas," katanya.

Hal itu, katanya, tidak lepas dari sistem pengelolaan yang merupakan warisan kolonial dengan scientific forestry-nya. Padahal, kondisi hutan di Eropa sangat berbeda dengan di Indonesia.

"Jadi seharusnya kita punya cara sendiri yang lahir dari banyak pengetahuan-pengetahuan lokal tentang bagaimana mengelola hutan yang ramah dengan geografis wilayah kepulauan. Sehingga memunculkan diversity sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi geografis tiap-tiap daerah," ungkapnya.

Instruksi Presiden: Jaga Hutan

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana alam banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera. Prabowo menekankan pentingnya menjaga hutan, mencegah pembabatan pohon dan kerusakan hutan.

"Menjaga hutan-hutan kita. Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan," kata Prabowo, beberapa waktu lalu. 

Selain itu, dia mengingatkan, sungai harus dijaga kebersihan agar dapat menyalurkan air dengan lancar. Prabowo mengajak semua pihak berperan menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor.

"Sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Ini nanti usaha bersama kita tiap rumah ikut berperan secara keseluruhan," ucap Prabowo.

Menurut dia, banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menjadi pengingat bahwa dunia menghadapi tantangan perubahan iklim, pemanasan global, serta kerusakan lingkungan.

Prabowo pun ingin para guru-guru memulai pembelajaran atau menambah silabus pelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan hutan.

"Mungkin para guru-guru di seluruh indonesia yang sudah bisa mulai saya yakin sudah mulai. Tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran dan juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita," jelas Prabowo.

Sebelumnya, Pemerintah mengirimkan bantuan bencana alam ke tiga provinsi terdampak bencana banjir yakni, Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Jumat 28 November 2025. Pengiriman bantuan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. 

Ada pun bantuan dikirim melalui tiga pesawat Hercules dan Air Bus A400 dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat pukul 07.30 WIB. Bantuan yang dikirim berupa 150 tenda, perahu karet untuk evakuasi korban terdampak bencana, genset, alat komunikasi, makanan siap saja, obat-obatan, hingga dokter dan perawat.

"Jadi hari ini diberangkatkan sesuai kebutuhannya ini tenda sebanyak sekitar 150, kemudian ada perahu karet karena sangat penting untuk evakuasi, ada sekitar 64, kemudian genset, alat bantu listrik, kemudian yang terpenting juga alat komunikasi diberangkatkan sekitar 100 alat komunikasi ke sana agar signal komunikasi bisa dimulai kembali," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wihaya di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat pagi 28 November 2025.

"Bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis tadi dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan," sambungnya.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berkoordinasi terkait penanganan bencana banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Teddy menyebut Presiden Prabowo pun menghubungi para gubernur tiga provinsi terkait kebutuhan bantuan bencana.

"Jadi kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Bu Sirawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatera Utara dan Provinsi Aceh," tuturnya.

Teddy menjelaskan pesawat yang membawa bantuan akan mendarat di bandara-bandara terdekat dari lokasi terdampak bencana. Setelah itu, bantuan akan didistribusikan ke lokasi bencana.

"Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak," jelas Teddy.