Puan Maharani: Saat Ini Fokus Utama Tanggap Darurat Bencana di Sumatra

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan langkah evaluasi penyebab banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera akan dilakukan setelah masa tanggap darurat selesai.

Menurut Puan, masih banyak korban yang belum ditemukan serta wilayah terdampak yang terisolasi sehingga penanganan bencana harus tetap terfokus pada penyelamatan jiwa.

“Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menyampaikan masih terdapat banyak kebutuhan mendesak di lapangan seperti pendistribusian logistik dan percepatan evakuasi korban.

DPR, kata Puan, ikut bergerak bersama Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

“Jadi Pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan,” lanjut Puan.

Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah mengevaluasi izin perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan bencana, termasuk moratorium izin tambang baru.

Kementerian Lingkungan Hidup bahkan menyatakan akan memanggil delapan perusahaan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, terkait temuan kayu gelondongan yang memperparah banjir.

Menanggapi hal itu, Puan memastikan DPR siap melakukan evaluasi bersama pemerintah. Namun ia menekankan prioritas saat ini tetap menyelamatkan warga.

“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa,” tegasnya.

Setelah tanggap darurat selesai, Puan menyebut pemerintah dan DPR akan beralih ke tahap pemulihan.

“Kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana. Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

DPR juga telah mengirimkan bantuan logistik ke lokasi bencana sejak Minggu (30/11/2025) lalu. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal memimpin tim untuk meninjau langsung kondisi lapangan di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor.

Puan memastikan DPR tetap aktif mengawasi proses penanganan dan akan menindaklanjuti evaluasi penyebab bencana setelah kondisi darurat teratasi sepenuhnya.

“DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut, yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tutupnya.

Sebagai informasi, data terbaru BNPB hingga Rabu (3/12/2025) sore mencatat 807 orang meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Korban hilang mencapai 647 jiwa, sementara 2.600 warga mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi pun meningkat menjadi 582.500 jiwa.

Fasilitas umum dan rumah warga juga banyak mengalami kerusakan, mulai dari 299 jembatan, 132 fasilitas ibadah, sembilan fasilitas kesehatan, hingga ribuan rumah rusak.

Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mencapai Rp 68,67 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir serta longsor.