BGN Kaji MBG untuk Suku Badui di Pedalaman Lebak, Ini Pertimbangannya

Liputan6.com, Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Suku Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Lebak Asep Royani mengatakan engkajian perlu dilakukan karena kondisi topografi permukiman Badui di kawasan tanah hak ulayat adat perbukitan dan pegunungan.

Selain itu, kata Asep, masyarakat adat setempat kebanyakan pada siang hari berada di kebun ladang sambil bercocok tanam padi huma, palawija, sayuran dan tanaman lainnya.

Dengan kondisi demikian, kata dia, program MBG di permukiman masyarakat Suku Badui perlu adanya kajian khusus, agar program tersebut tepat sasaran untuk peningkatan pemenuhan gizi masyarakat.

Pengkajian itu bagaimana petunjuk teknis (juknis) agar pendistribusian MBG diterima anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Itu harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar-benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dengan lancar dan aman," katanya.

Menurut dia, apabila masyarakat Suku Badui menerima program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu dipastikan akan membuat dapur khusus yang lokasinya di beberapa titik agar mudah mendistribusikan menu makanan.

Sebab, program MBG untuk peningkatan dan pemenuhan gizi anak- anak Indonesia agar kuat dan sehat.

"Kita berharap dalam kajian program MBG untuk masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan mendatangi pemerintah desa dan tokoh adat Badui," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak Jaro Oom mengatakan masyarakat Badui akan menerima program MBG itu jika tidak bertentangan dengan adat setempat juga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Namun, sebaliknya masyarakat Badui menolak jika program tersebut bertentangan dengan adat dan menimbulkan permasalahan.

Ia mengaku belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan bagi penerima manfaat, terlebih anak -anak di sini tidak ada yang sekolah.

Apakah, program MBG itu membuka dapur-dapur di beberapa titik di perkampungan di tanah hak ulayat adat di Desa Kanekes.

Sebab, jika satu titik dapur dipastikan tidak memungkinkan untuk pendistribusian makanan.

"Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik," kata Jaro Oom.