Kata Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara soal Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara (Uninus) Muhamad Juharno menilai, pengangkatan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional patut diapresiasi dari sudut pandang pembangunan dan kemajuan bangsa.

"Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami lompatan besar dalam berbagai sektor, pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, perluasan pendidikan, serta stabilitas ekonomi nasional," ujar Juharno, melalui keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Juharno juga menegaskan, Soeharto berhasil membawa Indonesia dari negara yang terpuruk pascakemerdekaan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia Tenggara.

"Program seperti REPELITA, transmigrasi, pembangunan jalan, irigasi, dan peningkatan produksi beras adalah bukti nyata kerja nyata yang meninggalkan jejak pembangunan hingga kini," ucap dia.

Menurut Juharno, meski pun sejarah mencatat dinamika dan kontroversi, rekam jejak pembangunan nasional di era Orde Baru merupakan fakta yang tidak dapat dihapus.

"Pengakuan sebagai Pahlawan Nasional bukan semata soal pribadi, tetapi penghargaan atas peran besar dalam membangun pondasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur bangsa yang manfaatnya masih dirasakan oleh generasi hari ini," terang dia.

"Oleh karena itu, saya menyatakan dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, dengan tetap menjadikan sejarah sebagai cermin dan pelajaran untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan," tutup Juharno.

Sebelumnya, Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Fadli Zon menyampaikan usulan tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional bertambah dari 40 menjadi 49 nama. Adapun 40 tokoh dianggap telah memenuhi syarat mendapat gelar Pahlawan Nasional, sementara 9 nama lainnya usulan dari tahun sebelumnya.

"Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama," kata Fadli Zon usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta Pusat, Rabu 5 November 2025.

Dari 49 nama itu, Fadli Zon menyampaikan kepada Prabowo bahwa ada 24 tokoh yang masuk daftar prioritas untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Dia tak menjelaskan secara rinci siapa saja 24 nama tersebut.

"Karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan Gelar Tanda Kehormatan memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas," ujarnya.

Menteri Kebudayaan itu menyampaikan Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 49 nama calon Pahlawan Nasional yang dilaporkan kepada Prabowo. Dia menuturkan Soeharto telah tiga kali diusulkan menjadi Pahlawan Nasional dan kembali dipertimbangkan pada tahun ini.

"Nanti kita lihatlah ya (Soeharto). Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," jelas Fadli.

Sementara itu, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk daftar calon Pahlawan Nasional yang diseleksi Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan. Selain itu, kata Fadli Zon, ada nama aktivis buruh perempuan yang gugur saat masa Orde Baru, Marsinah.

"Itu (Gus Dur) juga termasuk yang kita seleksi ya, semuanya saya kira memenuhi syarat juga," ujar dia.

Sementara nama Marsinah diusulkan oleh organisasi buruh untuk menjadi Pahlawan Nasional. Namun, nantinya Dewan Gelar tetap menyeleksi 24 nama yang masuk daftar prioritas sebelum ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.

"Ya itu kan termasuk yang diusulkan juga ya, diusulkan oleh tokoh-tokoh buruh ya dan banyak juga organisasi buruh yang mendukung itu dan juga diusulkan dari pemerintah, kabupaten, kota, dari provinsi. Itu termasuk nama dari 49 nama itu," tutur Fadli Zon.

Dia memastikan Dewan Gelar Tanda Kehormatan telah melakukan kajian serta penelitian terkait usulan nama calon Pahlawan Nasional. Tak hanya itu, Fadli Zon menekankan bahwa seleksi juga dilakukan dengan ketat mulai dari, jasa dan perjuangan selama hidup, latar belakang, hingga riwayat hidup.

"Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat, semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat," pungkas dia.

"Perjuangannya semua jelas, latar belakangnya, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah gitu ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan saksama melalui beberapa layer, beberapa tahap," sambung Fadli Zon.

Terdapat 40 nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial untuk memperoleh gelar pahlawan nasional, yakni aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto (Jawa Tengah), Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf (Sulawesi Selatan), dan Jenderal TNI Purn. Ali Sadikin (Jakarta).

Selanjutnya ada Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur), H.M. Sanusi (Jawa Timur), K.H Bisri Syansuri (Jawa Timur), H.B Jassin (Gorontalo), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), H. Ali Sastroamidjojo (Jawa Timur), dr. Kariadi (Jawa Tengah), dan R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesomo (Jawa Tengah). Kemudian, Basoeki Probowinoto (Jawa Tengah), Raden Soeprapto (Jawa Tengah), Mochamad Moeffreni Moe'min (Jakarta), KH Sholeh Iskandar (Jawa Barat), Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (Sumatera Barat), Zainal Abidin Syah (Maluku Utara), Gerrit Agustinus Siwabessy (Maluku), Chatib Sulaiman (Sumatera Barat), dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly meminta usulan gelar pahlawan ke Presiden ke-2 RI Soeharto dikaji ulang. Menurut Yasonna, usulan tersebut menimbulkan kontroversi sangat tinggi.

"Sekarang terjadi pro kontra yang sangat besar ya. Jadi, reaksi-reaksi, kalau boleh ya kita berharap sebaiknya pemberian gelar pahlawan nasional betul-betul dikaji dengan baik lah," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 November 2025.

Menurut Yasonna, pemberian gelar harus dilandasi dengan semangat reformasi, oleh karena itu usulan pemberian gelar harus dikaji dengan matang.

"Keputusan MPR yang lalu dan semangat reformasi yang lalu. Ini gerakannya saya lihat kontroversinya sangat tinggi," ungkapnya.

Yasonna menyarankan agar pemerintah untuk memberi penjelasan detail terkait usulan agar tak ingin timbul kontroversi ke depannya.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi kalau pemberian gelar pahlawan nasional itu saya harap, kita berharap agar hati-hati lah," katanya.