PDIP Jatim Minta Maaf atas OTT Bupati Ponorogo: Korupsi Itu Bentuk Pengkhianatan Rakyat

Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo atas penangkapan Bupati Sugiri Sancoko oleh KPK.

Diterbitkan 08 November 2025, 15:20 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • PDIP Jatim meminta maaf atas OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh KPK.
  • PDIP Jatim menghormati proses hukum KPK dan mendukung pemberantasan korupsi.
  • Peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi PDIP untuk perbaikan pembinaan kader.

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah angkat suara terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Said, mewakili PDIP Jatim, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Ponorogo dan menegaskan bahwa PDIP Jatim menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan.

“Pada kesempatan ini, mewakili organisasi, DPD PDI Perjuangan Jatim memohon maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan Bapak Sugiri Sancoko oleh KPK, yang juga kader PDI Perjuangan,” kata Said dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

 “Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, dan mencerderai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” lanjutnya. 

Ia menegaskan bahwa DPD PDIP Jatim menghormati kewenangan KPK, seperti yang juga diamanatkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri.

“Kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas, dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” tegas Said.

Said menekankan bahwa partainya memandang korupsi sebagai tindakan yang mengkhianati amanah publik dan merusak kepercayaan rakyat. 

Ia menyebut PDIP mendukung langkah pemberantasan korupsi, terutama yang dilakukan lembaga penegak hukum seperti KPK.

“Tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat, tentu saja perbuatan itu akan melukai kepercayaan yang diberikan oleh rakyat,” ucapnya.

 

Jadi Evaluasi

Lebih lanjut, Said menyampaikan bahwa peristiwa OTT ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi PDIP Jatim. 

Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem pembinaan kader agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Peristiwa ini tentu akan menjadi cermin evaluasi bagi kami untuk terus berbenah, memperbaiki ke dalam, terkait pembinaan kader agar tidak terulang di masa mendatang,” tandas Ketua Banggar DPR tersebut.

 

Tak Hanya Bupati Ponorogo, KPK Juga Tangkap Sekda sampai Dirut RSUD

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo, Jumat 7 November 2025. Dalam operasi tersebut, penyidik menangkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihak terjaring OTT tidak hanya Sugiri, melainkan ada beberapa pihak lain yang turut diterbangkan ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

"Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati," kata Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (8/11/2025).

Budi menambahkan, saat ini para pihak terjaring sudah tiba di Jakarta sekira pukul 08.00 WIB pagi. Berdasarkan foto diterima awak redaksi, Sugiri Sancoko mengenakan pakaian serba hitam dan masker.

Sebagai informasi, total ada 13 orang ditangkap saat OTT. Status hukum mereka akan ditetapkan 1 x 24 jam.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6