Muhadjir Effendy: Muhammadiyah Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Kita Harus Obyektif

Liputan6.com, Jakarta Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat menghargai jasa besar tokoh bangsa yang telah berkontribusi dalam perjalanan Indonesia.

“Kalau tidak salah, PP Muhammadiyah melalui Pak Dadang sudah menyampaikan dukungan resmi. Jadi ini bisa dijadikan pegangan bahwa Muhammadiyah mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Pak Soeharto,” ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menjelaskan, dukungan Muhammadiyah terhadap Soeharto sama halnya seperti saat organisasi Islam tertua di Indonesia itu mendukung pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden pertama, Soekarno, pada 2012 silam.

Keduanya, kata Muhadjir, memiliki jasa luar biasa yang tidak bisa dipungkiri terhadap bangsa dan negara.

“Baik Bung Karno maupun Pak Harto, keduanya memiliki alasan objektif yang kuat. Tidak ada yang bisa menolak andil besar mereka terhadap Indonesia,” kata Muhadjir. 

Mengutip prinsip Presiden Prabowo, kata dia, bangsa Indonesia harus memahami falsafah mikul duwur mendem jero yang artinya menjunjung tinggi jasa para pahlawan dan menanam sedalam mungkin kekurangan mereka. Termasuk untuk Soeharto.

Terkait adanya pihak yang menolak dengan alasan pelanggaran HAM atau pembungkam kebebasan berpendapat di era Orde Baru, Muhadjir mengajak masyarakat untuk menilai secara seimbang. 

"Kalau yang kita cari kekurangannya, tentu banyak. Tapi kalau kita lihat kebaikannya, juga sangat besar. Kita harus objektif,” ajak dia.

Dia pun merinci sejumlah kontribusi Soeharto dalam sejarah bangsa, mulai dari pertempuran fisik saat Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta, saat itu Soeharto berpangkat Letkol dan menjadi Komandan Wehrkreise III.

Selain itu, Soeharto juga pernah memimpin Operasi Mandala untuk pembebasan Irian Barat, hingga mengambil peran strategis dalam peristiwa G30S/PKI yang menentukan arah kelangsungan negara.

Meski begitu, Muhammadiyah menegaskan bahwa keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pemerintah. 

"Kami hanya memberikan dukungan moral. Saya kira mayoritas rakyat Indonesia juga setuju jika Pak Harto diberi gelar Pahlawan Nasional,” Muhadjir menandasi.

Sebelumnya, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis mengungkap bahwa Presiden kedua RI, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi bertajuk Menolak Gelar Pahlawan Soeharto di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa, (4/11).

"Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah bahwa dia melakukan korupsi," katanya dalam diskusi.

Romo Magnis menilai tindakan Soeharto selama kepemimpinannya justru memperkaya keluarganya, kerabatnya dan juga dirinya sendiri. Sehingga tidak pantas menjadi pahlawan nasional.

Menurutnya, seorang pahlawan nasional diharapkan bekerja tanpa pamrih untuk memajukan bangsa dan tidak mencari keuntungan pada diri sendiri.

"Bagi saya, ini alasan yang sangat kuat bahwa (Soeharto) jangan dijadikan pahlawan nasional," katanya.