Dua Strategi Prabowo Putus Mata Rantai Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memiliki dua strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, melalui penguatan di sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah upaya untuk mengimplementasikan strategi itu.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).

"Salah satu poin penting (dalam ratas) adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantainya melalui dua skema strategi," kata Cak Imin.

Pada skema pertama, Cak Imin menjelaskan salah satu hal konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam aspek pendidikan adalah membangun Sekolah Rakyat.

“Mengkonsolidasi pendidikan menjadi bagian integral mengatasi pengangguran dan mengatasi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang," ujarnya.

Berikutnya, pada skema kedua, upaya memutus mata rantai kemiskinan adalah lewat pemberdayaan masyarakat, yakni dengan memperbanyak pelatihan atau pendidikan vokasi. Pemerintah berharap para alumni SMA/SMK bisa lebih cepat terserap pasar kerja.

"Kita mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dunia kerja. Di dalam negeri maupun di luar negeri," ungkapnya.

Cak Imin menjelaskan, pemerintah akan melibatkan balai-balai pelatihan kerja milik pemerintah punya dan swasta untuk meningkatkan keahlian para calon pekerja.

Bertalian dengan itu, Presiden disebutnya memerintahkan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi dan mengarahkan kurikulum pendidikan nasional berorientasi pada persiapan dunia kerja.

"Pak Presiden juga minta agar, selain bahasa Indonesia, bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab menjadi bahasa wajib di sekolah-sekolah," sebutnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengungkapkan, Prabowo ingin pendidikan menjadi prioritas utama dalam menanggulangi kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya menyinergikan kurikulum sekolah dengan dunia kerja.

"Supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik dalam maupun luar negeri, harus dipersiapkan," ujad Pratikno.

Penyiapan itu tak hanya di level teknologi dasar dan menengah, tetapi juga untuk level teknologi tinggi. Ia berharap, calon pekerja bisa bekerja di dalam ataupun luar negeri.

"Makanya kemampuan bahasa dan pengenalan budaya menjadi bagian dari penyiapan itu, selain kemampuan-kemampuan teknis," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto juga berencana membuat sekolah terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah demi memperkuat akses pendidikan layak untuk semua kalangan.

Sekolah ini juga akan melengkapi Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat yang sudah diresmikan pemerintah.

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi, yang akan menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah terutama dari desil 3, 4, 5, dan 6,” kata Pratikno.

Pratikno menjelaskan, sekolah terintegrasi akan dibangun di setiap kecamatan dengan menggabungkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dalam satu kawasan terpadu.

Nantinya, setiap sekolah dilengkapi fasilitas laboratorium, bengkel vokasional, pusat olahraga, serta sarana seni dan teknologi, demi menciptakan lingkungan belajar yang modern dan menyeluruh.

“Sekolah ini tidak hanya fokus pada sains dan teknologi, tapi juga mengembangkan seni dan olahraga. Jadi, dari STEM kita tingkatkan menjadi STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, dan Sport,” jelasnya.

Menurut rencana, sebagian sekolah terintegrasi nantinya merupakan hasil transformasi dari sekolah-sekolah yang sudah ada, mengikuti pola yang telah diterapkan pada beberapa Sekolah Garuda.

Adapun Sekolah Garuda dikhususkan bagi siswa unggulan atau berprestasi, sementara Sekolah Rakyat dibuka untuk siswa dari keluarga prasejahtera yang ada di kelompok desil 1 dan 2.

“Kalau Sekolah Rakyat dikawal oleh Menteri Sosial dan Menko Penmas untuk desil 1 dan 2, dan Sekolah Unggul Garuda untuk siswa unggulan, maka sekolah terintegrasi ini adalah jembatan bagi keluarga menengah ke bawah agar bisa naik kelas,” ujarnya.

Pratikno mengungkapkan, gagasan ini masih dikaji lebih mendalam oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Presiden diungkapkannya, ingin membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata, sehingga pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan di Tanah Air.

“Presiden ingin setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk berkembang,” pungkasnya.