Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, CSIS Soroti 3 Kebijakan dan Stabilitas Politik Jangka Pendek

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama satu tahun. Dalam momentum ini, lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) mempublikasikan catatan penting yang menyoroti berbagai dinamika dan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan saat ini.

Salah satu temuan penting CSIS adalah adanya tiga perbandingan kebijakan yang sulit diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyebut bahwa ada tiga aspek utama atau policy trade-off yang menjadi sorotan dalam perjalanan pemerintahan baru ini, yaitu pembentukan kabinet yang gemuk, pergeseran arah kebijakan ekonomi, serta menguatnya kembali sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.

Menurut catatan CSIS, tahun pertama pemerintahan Prabowo merupakan periode di mana keputusan-keputusan strategis yang diambil dinilai mencerminkan pola politik yang sudah mengakar di Indonesia, yaitu adanya kompromi antara upaya efisiensi tata kelola pemerintahan dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas politik.

Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dalam setahun pemerintahannya mengambil langkah politik yang berani, dengan membentuk kabinet berjumlah 49 kementerian. Angka tersebut merupakan jumlah kabinet tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan kabinet Presiden Joko Widodo yang sebelumnya hanya memiliki 34 kementerian. Bila dihitung bersama seluruh menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, total struktur kabinet kini mencapai 118 posisi strategis.

“Setelah presiden terpilih sebelum ditetapkan sampai pemerintahan baru dilantik, trade-off awal yang terjadi ketika itu sampai sekarang itu adalah berapa jumlah kementerian yang akan dibentuk. Pak Presiden memang membentuk kabinet yang gemuk. Dan kita lihat jumlah kabinet kita sekarang ada 49 dan ini perubahan yang besar dibandingkan 20 tahun terakhir. Sejak 2004 sampai 2024 awal akhir pemerintahan Pak Jokowi itu jumlah kabinet kita hanya 34 dan sekarang bertambah menjadi 49,” jelas Arya dalam media briefing CSIS, Rabu (22/10/2025).

CSIS menilai keputusan ini lebih didorong dengan kebutuhan politik untuk menjaga stabilitas koalisi di parlemen bukan efisiensi pemerintahan. Arya juga menjelaskan bahwa pola tersebut merupakan warisan dari sistem multipartai ekstrem yang membuat presiden bergantung pada dukungan banyak partai.

CSIS juga menemukan adanya pergeseran fokus kebijakan dalam satu tahun pertama pemerintahan. Arah kebijakan Presiden Prabowo sangat bergeser dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Prabowo fokus mengarahkan pemerintahan bukan hanya pada pembangunan fisik, melainkan beralih ke program-program yang berorientasi pada redistribusi sosial dan kesejahteraan rakyat secara langsung.

Salah satu kebijakan yang menjadi simbol perubahan arah tersebut adalah program makan bergizi gratis, yang digadang-gadang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran.

“Trade-off yang kedua adalah apakah pemerintahan baru akan melanjutkan program-program umum di pemerintahan sebelumnya atau disuruh membentuk program baru. Kita ingat misalnya ketika kampanye waktu itu ada beberapa program-program unggulan yang disampaikan seperti IKN, infrastruktur, hilirisasi dan segala macam. Tapi yang saya lihat dalam satu tahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo itu melakukan transformasi yang sangat besar dari program-program yang berbasis infrastruktur menjadi program-program yang berbasis redistribusi sosial. Melalui kebijakan-kebijakan populis,” kata Arya.

Trade off yang ketiga, yaitu antara memperbesar peran pemerintah pusat melalui resentralisasi atau memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Namun, yang terjadi justru kecenderungan resentralisasi dengan indikatornya adalah sebagian besar program utama pemerintah yang bersifat strategis kini dikelola langsung oleh pusat.

Contohnya adalah program BG, yang melibatkan pembangunan struktur, organisasi, anggaran dan struktur lembaga baru di setiap daerah otonom.

“Nah yang ketiga trade-off-nya adalah apakah pemerintahan baru setahun ini akan memperbesar peran pemerintah pusat atau justru memberikan peran itu pada pemerintahan di tingkat daerah atau pemda. Jadi trade-off antara desentralisasi dengan resentralisasi. Dan kalau kita lihat yang terjadi justru resentralisasi indikatornya adalah sebagian besar beberapa program-program utama pemerintah yang strategis itu dikelola oleh pusat,” kata Arya.

Selain adanya policy trade-off, CSIS juga mencatat adanya policy switching yang terlihat jelas pada struktur fiskal pemerintahan. Perubahan signifikan terjadi pada alokasi anggaran, di mana terjadi pengurangan alokasi fiskal yang cukup besar untuk program infrastruktur yang sebelumnya mendapatkan bagian yang besar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan alokasi pembiayaan terutama untuk program-program yang bersifat belanja alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Anggaran untuk alutsista TNI bahkan melonjak tinggi, berdasarkan perbandingan APBN 2025 dan APBN 2026.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penguatan organisasi TNI yang signifikan, antara lain dengan membentuk 22 Kodam, menambah 6 grup Kopassus baru, dan membangun 750 batalyon teritorial pembangunan.

“Di pemerintahan sebelumnya alokasi fiskal untuk infrastruktur program infrastruktur itu cukup besar. Sekarang terjadi pengurangan yang cukup dalam terutama dari alokasi anggaran APBN untuk infrastruktur. Meskipun beberapa program-program lainnya masih tetap dipertahankan misalnya program perlindungan sosial, kemudian subsidi energi dan segala macem. Tapi kita melihat ada pengurangan yang cukup besar terutama dari sisi infrastruktur. Dan yang kedua juga adalah adanya peningkatan alokasi pembiayaan terutama untuk program-program yang sifatnya belanja untuk alutsista TNI yang dibandingkan APBN 2025 dan APBN 2026 juga melonjak cukup tinggi,” tambah Arya.

Secara umum, CSIS mengakui bahwa stabilitas politik memang terjadi. Namun, kekhawatirannya adalah stabilitas ini hanya terjadi dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan karena koalisi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR dan melalui negosiasi, bukan berdasarkan kesamaan kebijakan dan platform antarpartai.

“saya juga melihat stabilitas politik memang terjadi, tapi khawatirannya adalah stabilitas ini terjadi dalam jangka pendek. Karena apa? Karena koalisi dibangun berdasarkan kebutuhan dukungan di DPR. Ada negosiasi, bukan berdasarkan kesamaan kebijakan dan platform antarpartai. Sehingga dalam jangka menengah dan jangka panjang tentu model koalisi seperti ini akan rentan sekali. Rentannya adalah karena menjelang pemilu bisa saja partai akan switch dukungannya. Apalagi setelah mahkamah konstitusi itu menghilangkan persyaratan dukungan 20% kursi di DPR atau 25% suara untuk mencalonkan presiden. Sehingga itu mendorong juga partai-partai untuk bisa ada kesempatan untuk mencalonkan,” pungkas Arya.

Reporter magang: Rizqi Tri Novitasari