DPRD DKI Jakarta Pertimbangkan Kelonggaran Aturan Merokok di Pasar dan Tempat Hiburan

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta masih terus digodok.

Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan yang cukup alot karena mengkaji ulang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan stakeholder terdampak.

Menurut Anggota Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab, sebagian dari aspirasi kelompok masyarakat terdampak terkait polemik pasal-pasal dalam Raperda KTR sudah diterima oleh legislatif.

“Sebagai anggota dewan kami selalu berada di samping dengan asosiasi, kami juga turun ke lapangan, tujuannya bagaimana yang terbaik hasil Pansus itu bisa diterima oleh masyarakat,” kata Sardy dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/10/2025).

Dia juga menyoroti aspirasi yang disampaikan pengusaha hiburan yang meminta agar tempat hiburan malam di Jakarta dikecualikan dari kawasan tanpa rokok.

Sardy menutukan, bakal mendorong agar aspirasi itu dipenuhi.

“Soal hiburan malam itu lebih baik tidak perlu ada aturan KTR. Karena efeknya nanti akan menjadi banyak PHK. Di sisi lain, ekonomi kita lagi terbengkalai semacam begini, jangan lah bikin pemerintah rumit untuk memikirkan cara kerjanya,” ujar Sardy.

Selain itu, Sardy menilai pasal-pasal larangan penjualan rokok, seperti pelarangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, perluasan kawasan tanpa rokok hingga pasar tradisional, pasar rakyat serta keharusan izin berusaha bagi penjualan rokok perlu diberikan kelonggaran.

“Kita harus lihat situasi dan kondisi, fenomena yang ada di lapangan harus kita kaji lebih jauh. Kita harus berpikir keberlangsungan masyarakat, ke pedagang. Jadi jangan ego kita aja untuk menyelesaikan permasalahan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Farah Savira, menyebut pihaknya telah menerima secara langsung aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPHIJA).

Farah berujar, para pengusaha hiburan tersebut meminta ada kelonggaran terkait penyediaan tempat khusus merokok (TKM).

“Mereka ingin ada aturan pengecualian lah di tempat usaha seperti tempat hiburan malam untuk bisa tetap merokok di dalam gitu ya. Cuma balik lagi tadi akhirnya aspirasi itu yang kita bawa ke dalam juga, ke dalam rapat hari ini supaya memang ke depan tidak ada pembahasan substansi,” kata Farah.

Oleh karena itu, Farah memastikan bakal ada beberapa kawasan seperti tempat umum, tempat hiburan malam dan juga ruang publik terpadu yang diharuskan menyediakan tempat khusus merokok.

“Jadi, kami harapkan juga bisa memprioritaskan tempat yang dengan ruang terbuka, jadi bukan bentuknya indoor smoking,” ujar dia.

Begitu pula, kata Farah soal perluasan kawasan tanpa rokok hingga area toko, pasar rakyat dan pasar tradisional. Kawasan-kawasan itu akan masuk dalam pengecualian tempat umum yang diperbolehkan untuk menjual rokok.