Pramono Janji Pertahankan Program KJP dan KJMU Meski APBD Jakarta 2026 Turun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan meski terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dari Rp 95 triliun menjadi Rp 81 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, kedua program itu tidak akan diubah karena menjadi instrumen penting dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jakarta.

"Memang untuk KJP maupun KJMU, termasuk pemutihan ijazah, adalah program yang tidak boleh diubah walaupun ada pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang menyebabkan penurunan APBD DKI Jakarta dari Rp 95 triliun menjadi Rp 81 triliun," ujar Pramono Anung di Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).

Ia menyampaikan, pada tahap kedua 2025, total 16.920 siswa telah ditetapkan sebagai penerima KJMU. Anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 152 miliar.

"Saya pengin bagi anak-anak yang kurang beruntung, dari keluarga yang tidak mampu, mendapatkan kesempatan yang adil untuk menempuh pendidikannya, termasuk sampai dengan perguruan tinggi," ucap Pramono.

Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD DKI Jakarta telah menyamakan persepsi terkait penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dalam rapat yang berlangsung Senin, 20 Oktober 2025, telah disepakati bahwa total APBD DKI Jakarta 2026 disesuaikan menjadi Rp81,2 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Rapat ini penting untuk menyepakati ulang karena pada MoU sebelumnya tanggal 13 Agustus, anggaran kita masih di angka Rp 95,3 triliun," kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Selasa 21 Oktober 2025.

Menurut Khoirudin, penyesuaian APBD DKI Jakarta 2026 dari Rp 95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun telah resmi disepakati dalam rapat Banggar bersama TAPD yang juga diikuti para pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta.

"Setelah kita ketok palu, disepakati adanya perubahan tersebut sebagai penyesuaian atas pengurangan DBH berdasarkan keputusan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," ucap dia.

Khoirudin memastikan, penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengurangi berbagai program prioritas yang menyangkut pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, maupun program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang, imbas penyesuaian ini hanya akan ada beberapa pembangunan infrastruktur di Jakarta yang diputuskan akan ditunda.

"Misalnya pembangunan sekolah yang semula 22 unit menjadi lima unit. Namun ke depan bisa dimunculkan kembali dalam anggaran perubahan, termasuk pembangunan puskesmas," jelas Khorudin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal masih banyak pemda menumpuk dana di perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia, DKI Jakarta termasuk 15 pemda dengan simpanan tertinggi, yakni Rp 14,68 triliun.

Pramono siap mengoptimalkan dana daerah yang mengendap sebesar Rp 14,4 triliun. Dia memastikan dana itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan Jakarta.

"Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya," kata Pramono di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025.

Pramono juga berharap DKI Jakarta segera mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Pasalnya, kata Pramono, uang itu akan digunakan untuk pembangunan.

"Termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik," ujarnya.

Menurut Pramono, langkah ini penting dilakukan untuk menjaga likuiditas dan memperkuat ruang fiskal daerah setelah adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat.

"Uang-uang yang idle (tidak digunakan) kalau untuk di Jakarta pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH, maka Jakarta membutuhkan ruang fiskal yang lebih untuk bisa membangun Jakarta," tandas Pramono.