Pakar Kesehatan Nilai SPPG Polri Bisa jadi Role Model Pemberian Gizi Anak pada Program MBG

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu terakhir mendapatkan sorotan. Sejumlah pakar pun memberikan masukan.

Dalam diskusi bertajuk 'Dinamika dan Harapan Menuju Indonesia Emas 2045' yang digelar Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Pakar Kesehatan dari Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama mengusulkan sejumlah masukan.

"Nomor 1 tentu evaluasi keracunan ya. Dan kita sudah punya banyak pengalaman, apa yang bisa kita lakukan dan saya yakin banyak yang bisa kita lakukan supaya keracunan ini tidak terjadi lagi kalau tidak diminimalisir," kata Tjandra dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Kamis (16/10/2025).

Selanjutnya, dia menyebutkan soal kandungan gizi dalam MBG perlu ditinjau ulang. Dalam kata lain, dia meminta MBG benar-benar terjamin kualitas gizinya.

"Sekalianlah evaluasi status gizinya bagaimana. Apakah status gizi makanan yang ada ini cukup baik? Ada juga orang yang protes ini gak bagus, ada cuma wortel sama beginilah. Jadi sekalian evaluasi yang kedua itu. Status gizinya, karena ujung-ujungnya ini kan maunya makanan bergizi," ucap Tjandra.

Selanjutnya, dia memberi saran agar pemerintah dapat melihat opsi-opsi lain mengenai distribusi hingga pendanaannya.

Tjandra mengatakan, dibeberapa tempat atau negara lain ada opsi seperti membayar sebagian, melibatkan pihak internal sekolah atau pemerintah daerah.

"Jadi kalau saya usul, cobalah dilihat beberapa opsi itu, berbagai kemungkinan. Saya nggak bilang itu bagus atau nggak, tapi ada bagusnya dibuka berbagai kemungkinan untuk lihat mana yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia atau satu sistem atau berbagai sistem," terang dia.

Selain itu, Tjandra menilai, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri bisa jadi role model. Menurut dia, kebersihan jadi modal utama di SPPG Polri.

"Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis," kata Tjandra.

"Salah satu contoh evaluasi yang pertama tadi. Jadi untuk penjaga keracunan makanan, ini salah satu contoh yang bisa kita pakai," sambung dia.

Selanjutnya, ahli gizi dari Persagi Marudut Sitompul mengatakan, penerapan MBG tidak melulu harus satu jenis bahan makanan seperti beras. Menurut dia, setiap daerah memiliki peluang untuk menonjolkan kearifan lokalnya masuk ke menu.

"Kearifan lokal itu menjadi utama. Pangan lokal itu penting dan harus tersedia di daerah. Jadi tidak setiap daerah harus menggunakan beras atau nasi," ujar Marudut.

Dia menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan standar gizi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Pasal 5. Namun standar tersebut tidak menutup fleksibilitas dalam pemilihan bahan makanan.

"Ada master menu yang menjadi acuan. Tapi tiap daerah bisa menyesuaikan jenis makanannya asal kandungan gizinya tetap terpenuhi. Misalnya, kalau kangkung tidak ada, bisa diganti bayam. Kalau di sana biasa makan sagu, silakan gunakan sagu," kata Marudut.

Selain itu, dia menilai, SPPG Polri bisa jadi role model untuk SPPG.

"Kebersihan jadi modal utama di SPPG Polri. Nah ini, ini Polri ya. Jadi pada bulan Juni, ini sudah ada perwakilan Kementan ke SPPG Polri ini. Dan mereka bilang luar biasa higienis," jelas Marudut.