Sukses

LIVE
News

WNA jadi Direksi BUMN Wajib Lapor Harta Kekayaan, KPK Tegaskan Bisa Usut Kasus Korupsi Libatkan Orang Asing

KPK mengingatkan warga negara asing yang duduk di kursi direksi BUMN harus melaporkan harta kekayaan. KPK juga menegaskan, lembaga antirasuah bisa menindak WNA yang terlibat kasus di BUMN.

OlehTim News
Diterbitkan 16 Oktober 2025, 19:31 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Juru Bicara Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Perbesar
Juru Bicara Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)... Selengkapnya
Jadi intinya...
  • WNA direksi BUMN wajib lapor LHKPN, menurut KPK.
  • KPK dapat usut dugaan korupsi WNA direksi BUMN.
  • Presiden Prabowo izinkan WNA pimpin BUMN dan ubah regulasinya.

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan warga negara asing yang menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Tentunya itu (kebijakan WNA menjadi direksi BUMN, red.) berkonsekuensi terhadap kewajiban lapor LHKPN,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10). Dilansir Antara.

BACA JUGA:Fakta Asal Usul Uang 'Jatah Preman' untuk Gubernur Riau: Uang Pribadi, Pinjam Bank Sampai Gadai Sertifikat
BACA JUGA:Korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid: Uang Jatah Preman dari Anak Buah Dipakai Buat Perjalanan ke Luar Negeri

Budi menjelaskan, setiap penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk melaporkan aset atau hartanya dalam LHKPN. Karena itu, WNA yang menjadi direksi BUMN juga perlu melakukan hal tersebut.

Pada kesempatan itu, Budi menegaskan bahwa KPK tetap bisa mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan warga negara asing yang bertugas sebagai direksi BUMN.

"Tentunya jika memang di situ ada dugaan fraud (kecurangan, red.), dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK tetap bisa menangani,” tegasnya.

KPK dapat menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan warga negara asing (WNA) sebab BUMN mengelola keuangan negara dan pimpinannya juga berstatus penyelenggara negara.

"Secara ketentuan, BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara," katanya.

2 dari 2 halaman

WNA Bisa jadi Direksi BUMN

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan BUMN saat ini boleh dipimpin oleh WNA. Hal itu disampaikan dalam dialog bersama Pimpinan Utama Forbes Media Group, Steve Forbes, di Jakarta, Rabu (15/10).

“Saya sudah ubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, orang non-Indonesia sudah bisa memimpin BUMN kami,” ujar Prabowo.

Prabowo bahkan mengatakan sudah berbicara kepada manajemen Danantara, dan mempersilakan mencari WNA bertalenta yang dapat memimpin BUMN.

“Saya berbicara kepada manajemen Danantara agar mengelola perusahaan dengan standar bisnis internasional. Kalian dapat mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik,” katanya.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia (Persero) telah menunjuk dua WNA sebagai direksinya, yakni Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Balagopal Kunduvara, dan Direktur Transformasi Neil Raymond Mills.

Penunjukan mereka berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Oktober 2025. Balagoval Kunduvara terakhir menjabat sebagai Divisional Vice President Financial Services di Singapore Airlines tahun 2021-2025.

Sementara Neil Raymond terakhir menjabat sebagai Konsultan Penerbangan di NM Aviation Limited pada 2022-2025, dan Chief Procurement Officer and Head of Transformation di Scandinavian Airlines pada 2024-2025.

 

Lagi Diskon Harbolnas 11.11
Lagi Diskon Harbolnas 11.11
Lihat Selengkapnya
EnamPlus