Soal Revisi UU TNI, PBHI dan Koalisi Perempuan Indonesia Beri Sejumlah Catatan

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyoroti Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Mereka menilai, fokus pembahasan yang hanya menyoroti tiga pasal, padahal sejatinya terdapat tujuh pasal yang direvisi, termasuk pasal-pasal yang membuka ruang bagi penempatan prajurit aktif di lembaga sipil serta keterlibatan dalam operasi non-militer.

“Pola represif masa lalu berpotensi terulang kembali, terutama melalui mobilisasi organisasi masyarakat seperti FKPPI dan pembentukan komponen cadangan. Hal ini memungkinkan warga sipil diadili di peradilan militer apabila menolak mobilisasi,” ujar Gina, perwakilan PBHI, dalam acara Arus Balik Reformasi TNI di Tengah Krisis Demokrasi di Universitas Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Tangka, menilai revisi UU TNI belum mengarah pada reformasi, melainkan memperkuat dominasi militer di ranah sipil serta mempertahankan budaya maskulinitas dan patriarki di tubuh TNI.

“Militerisme memperkuat kekuasaan otoriter, menyingkirkan perempuan dan kelompok rentan, serta menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sosial,” ujar Mike.

Ia juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di tubuh TNI yang hanya sekitar 2 persen dan keterlibatan militer dalam proyek food estate yang dinilai lebih berpihak pada investor dan merugikan masyarakat lokal.

Menurutnya, anggaran militer seharusnya dapat dialihkan untuk pemenuhan hak dasar rakyat.

“TNI sebaiknya dikembalikan ke fungsi pertahanan murni di bawah otoritas sipil,” tegas Mike.

Sebagai informasi, acara Arus Balik Reformasi TNI di Tengah Krisis Demokrasi diselenggarakan oleh Front Mahasiswa Nasional, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, dan Jurnal Prisma di Universitas Indonesia.