Profil Lengkap Halim Kalla dan Sederet Bisnis yang Dikelola, Kini Terseret Korupsi PLTU Kalbar

Liputan6.com, Jakarta Halim Kalla, presiden Direktur PT BRN ditetapkan tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU 1 Kalimantan Barat. Selain Halim Kalla, ada nama eks Dirut PLN yakni FM (Fahmi Mochtar) yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) telah melakukan penetapan tersangka dilakukan pada 3 Oktober 2025.

"Kita tetapkan tersangka melalui mekanisme gelar terhadap tersangka FM (Fahmi Mochtar), yang bersangkutan dia sebagai Direktur PLN saat itu. Dari pihak swasta ada HK (Halim Kalla), tersangka RR, dan juga pihak lainnya. Kalau nanti di proses penyidikan akan berkembang," kata Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Cahyono kepada wartawan pada, Senin (6/10/2025) kemarin.

Cahyo menjelaskan praktik rasuah dalam kasus ini sudah terendus sejak awal proyek direncanakan. Menurutnya, ditemukan pemufakatan dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan.

"Setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan. Sehingga ini terjadi keterlambatan yang akibatkan sampai dengan 2018, itu sejak tahun 2008-2018 dianggurin terus," ujar Cahyo.

Untuk diketahui, dugaan korupsi ini berfokus pada PLTU 1 Kalbar dengan kapasitas 2X50 Mega Watt yang berlokasi di Kecamatan Jungkat, Kalimantan Barat, dan telah melalui proses lelang pada tahun 2018. Dalam lelang tersebut, konsorsium KSO BRN dinyatakan sebagai pemenang tender dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama PLN.

Namun kenyataannya, KSO BRN sebagai pemenang lelang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam tahap prakualifikasi dan evaluasi penawaran. Salah satu pelanggaran yang terungkap adalah ketidakmampuan KSO BRN dalam menunjukkan pengalaman dalam pembangunan PLTU berkapasitas 25 Mega Watt, sehingga mengakibatkan mereka harus melakukan subkontrak.

Akibatnya, pembangunan PLTU mangkrak dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan kerugian negara. Diperkirakan, kerugian negara dalam proyek ini USD 64.410.523 dan Rp 323.199.898.518.

Atas perbuatannya, para tersangka termasuk Halim Kalla dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Halim Kalla belum ditahan, namun telah dicekal ke luar negeri.

Lantas siapakah sosok Halim Kalla sebenarnya?

Nama Halim Kalla, bukan sosok asing. Dia menjadi salah satu pengusaha tersohor di Tanah Air. Dia juga dikenal sebagai politikus handal di Indonesia.

Halim Kalla lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 1 Oktober 1957. Dia menyelesaikan pendidikan dari State University of New York, Buffalo, Halim mengambil jurusan ekonomi dan bisnis. 

Di dunia politik, Halim Kalla tercatat pernah menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Golongan Karya. Selama masa jabatannya, ia aktif di Komisi VII DPR-RI yang membidangi Riset, Lingkungan Hidup, Teknologi, dan Energi Sumber Daya Mineral.

Di kalangan pebisnis, Halim Kalla dikenal sebagai pengusaha ulung dan visioner yang telah lama berkiprah di dunia bisnis nasional selama puluhan tahun. Dia merupakan pendiri dan CEO Haka Group, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di berbagai sektor, termasuk energi, otomotif, konstruksi, dan perhotelan.

Beberapa perusahaan di bawah Haka Group meliputi, PT Haka Buton Energy (energi listrik), PT Haka Motor (motor dan kendaraan listrik), PT Bakti Reka Nusa (konstruksi) dan PT Haka Hore Concept (hotel dan resor).

Tak hanya itu, Halim juga dikenal sebagai inovator di bidang teknologi, termasuk memperkenalkan Digital Cinema System (DCS) pada tahun 2006 dan mengembangkan kendaraan listrik melalui Haka Auto dengan prototipe Smuth, Erolis, dan Trolis.