Program Pengendalian Banjir DKI Diapresiasi, Warga Ingin Ada Keberlanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Ekosistem pengendalian banjir menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi risiko genangan, mulai dari normalisasi Sungai Ciliwung, pengerukan kali, penambahan titik pompa baru hingga pembangunan tanggul.

Sejumlah warga di kawasan dekat aliran Sungai Ciliwung mulai merasakan manfaat program pengendalian banjir yang dikerjakan Pemprov DKI. Salah satu warga Kampung Melayu, Zaki, mengaku kondisi banjir di lingkungannya kini lebih terkendali dibandingkan lima tahun lalu. 

“Alhamdulillah sekarang sudah jarang. Terakhir, banjir besar itu sekitar 2020, itu pun karena kiriman air dari Bogor. Kalau banjir kecil karena hujan lokal, kadang masih, tapi nggak separah dulu. Jadi bisa dibilang lima tahun terakhir ini kondisinya jauh lebih baik,” ungkapnya kepada Liputan6.com

Zaki menilai program normalisasi sungai dan pengerukan kali berdampak nyata bagi lingkungan. Ini karena jalur air jadi lebih lancar sehingga mengurangi risiko luapan air ke permukiman. 

"Saya lihat pemerintah tiap bulan ada evaluasi. Walaupun tidak selalu intensif ke warga, tapi kami bisa merasakan hasilnya. Contohnya, jalur air jadi lebih lancar karena ada pengerukan. Air Ciliwung mengalir lebih baik, sehingga tidak meluap ke permukiman,” ujarnya.

Warga Bukit Duri, Raihan juga mengakui manfaat normalisasi sungai. Dengan melebarkan dan mendalamkan sungai serta membangun tanggul, daya tampung air meningkat signifikan. 

“Dulu, hampir setiap hujan atau kiriman air dari Bogor selalu banjir. Setelah normalisasi dan tanggul dibangun, frekuensi banjir berkurang drastis. Kalaupun banjir, air lebih cepat surut,” tambahnya.

Raihan juga menekankan masyarakat punya peran besar dalam pengendalian banjir. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke sungai.

“Sayangnya masih banyak warga yang buang sampah ke sungai, meski sudah tersedia tempat sampah. Padahal, sampah inilah yang sering menyumbat saluran air,” katanya.

Selain itu, Raihan juga mendorong warga aktif kerja bakti membersihkan saluran air dan ikut mengawasi lingkungan.

"Kalau ada yang masih membuang sampah sembarangan atau menutup saluran air, sebaiknya dilaporkan ke RT, RW, atau dinas terkait,” ujarnya.

Ia menegaskan kegiatan kerja bakti sangat penting untuk menjaga lingkungan.

“Bersih-bersih lingkungan, mengurangi sampah supaya tidak dibuang ke Ciliwung. Walaupun sederhana, tapi lumayan membantu agar saluran air tetap lancar,” katanya.

Raihan berharap program pengendalian banjir tidak hanya dilakukan saat musim hujan, melainkan secara berkelanjutan.

“Saya harap pemerintah lebih sering turun ke lapangan, jangan hanya saat musim hujan. Warga butuh sosialisasi, bukan cuma sekadar datang bagi-bagi bantuan. Kami ingin kerja nyata yang berkelanjutan. Kalau bisa, ditambah juga pompa air, supaya lebih aman ke depannya,” pungkasnya.

Sementara itu, mengenai program penambahan pompa air baru, warga Kampung Melayu, Rizky mengatakan sejauh ini di wilayahnya belum kebagian pompa permanen, melainkan pompa mobile yang ditempatkan di lokasi rawan banjir. 

“Kalau pompa mobile itu lebih praktis, karena bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Meski demikian, Rizky berharap fasilitas penunjang banjir dapat terus ditingkatkan, terutama terkait ketersediaan pompa air mobile.

"Mungkin pompa mobile ditambah jumlahnya biar bisa lebih cepat kalau musim hujan,” harapnya.

Di sisi lain, Raihan menggarisbawahi bahwa di balik normalisasi Sungai Ciliwung ada tantangan sosial, yaitu soal pembebasan lahan. Dirinya berharap pembebasan lahan bisa diselesaikan dengan adil tanpa kekerasan. 

“Pembebasan lahan jangan bertele-tele, kompensasi harus adil, dan aparat jangan sampai bertindak represif. Pemerintah juga jangan hanya fokus di hilir, tapi juga menjaga hulu bersama Pemprov Jawa Barat dan Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Raihan yakin jika normalisasi dijalankan secara menyeluruh dan disertai kerja sama lintas daerah, dampaknya akan terasa lebih besar bagi masyarakat Jakarta.

“Kalau hulu dan hilir sama-sama dijaga, ekosistem akan lebih baik, dan warga di bantaran sungai bisa benar-benar merasakan manfaat dari program ini,” pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan Pemprov DKI telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung dan sejumlah sungai lain di DKI Jakarta

"Hal-hal yang menjadi hambatan sudah terpecahkan. Pada prinsipnya dalam melakukan normalisasi ini, kita akan betul-betul melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelasnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan koordinasi penanganan banjir dari hulu hingga hilir, melibatkan Pemprov. Jawa Barat dan Banten.

"Intinya kan memang akan dikoordinasikan antara Jawa Barat, Jakarta dan juga Banten, dari hulu dan juga menengah dan hilir," ujar Pramono.

Menurutnya, banjir kiriman, curah hujan tinggi, dan banjir rob terkadang tak bisa dihindari. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus bersiap sebelum memasuki musim hujan. 

“Saya meminta kepada jajaran terkait, terutama Asisten Pembangunan, agar sepanjang sungai ini nanti dirapikan dan dikelola dengan baik. Dengan begitu, bisa dijadikan tempat warga menikmati kota pada akhir pekan," tegasnya.

Pramono juga mengajak masyarakat ikut menjaga kebersihan bantaran sungai di Jakarta.

"Ini butuh kolaborasi bersama masyarakat. Dengan persiapan yang lebih baik, mempersiapkan infrastruktur dan menjaga lingkungan, kita bersama-sama bersiap menghadapi potensi banjir," tuturnya.

Dikutip dari Beritajakarta, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, penanganan banjir memerlukan kerja sama antara pemerintah dan warga, terutama mereka yang tinggal di bantaran kali.

"Ini program yang berjalan sesuai prosedur. Kami harap masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dapat memahami dan ikut mendukung proses normalisasi ini," ujarnya.

Ida menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi potensi banjir, khususnya di  Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Kita tahu, dulu lebar trase Kali Ciliwung itu puluhan meter, sekarang menyempit," terangnya.

Anggota Komisi D lainnya, Bun Joi Phiau menilai, normalisasi sungai harus dilakukan secara berkesinambungan. Selain pengerukan kali, ia mendorong pembangunan tanggul dan penguatan titik-titik cekungan agar aliran air dari hulu, seperti Bogor, bisa tertampung secara maksimal.

"Program ini harus dikawal serius agar penanganan banjir berjalan optimal. Harapannya, Mas Pram dan Bang Doel dapat meringankan persoalan banjir di Jakarta," ucapnya.