DPR Tetapkan Prolegnas 2026, RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menetapkan hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 sekaligus mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026. Rapat kerja digelar Kamis (18/9/2025) dipimpin Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan Wakil Ketua Baleg sekaligus Ketua Panja Prolegnas, Martin Manurung.

Martin melaporkan, Baleg menerima sejumlah usulan baru dari DPR, pemerintah, dan DPD. Dari DPR di antaranya RUU Perampasan Aset, RUU Kepolisian, RUU Kawasan Industri, RUU Kadin, dan RUU BUMD.

Pemerintah mengusulkan lima RUU, termasuk RUU Kewarganegaraan, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, serta RUU BUMN. Secara total, pemerintah mengajukan 13 RUU untuk masuk evaluasi Prolegnas 2025.

Dalam pembahasan, satu RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2025–2029, yaitu RUU Keadilan Restoratif. Sebaliknya, 23 RUU baru ditambahkan, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU Transportasi Online, RUU Pekerja Platform atau Ekonomi GIG, serta RUU Satu Data Indonesia.

Wamenkumham Eddy Omar Sharief Heriej menyoroti istilah “perampasan aset” yang menurut literatur hukum internasional lebih tepat disebut asset recovery atau pemulihan aset.

"Kami berharap dalam penyusunan nanti perlu berhati-hati dan kajian lebih mendalam dalam menentukan definisi hukum, apakah perampasan aset atau pemulihan aset,” ujarnya.

Dukungan penyusunan RUU Perampasan Aset juga datang dari fraksi-fraksi. Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara I Nyoman Parta menyatakan persetujuannya agar RUU ini masuk Prolegnas Prioritas. Tujuh fraksi lain juga memberikan dukungan serupa.

Berdasarkan keputusan rapat, Baleg menyetujui beberapa poin utama, pertama menambahkan 23 RUU baru dalam Prolegnas 2025–2029 sehingga total menjadi 198 RUU ditambah 5 RUU kumulatif terbuka. Kedua, menambahkan 12 RUU baru dalam Prolegnas Prioritas 2025 sehingga totalnya menjadi 52 RUU ditambah 5 kumulatif terbuka.

Ketiga, menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 sebanyak 67 RUU, terdiri dari 44 RUU luncuran dari 2025, 17 usulan baru DPR, 5 usulan pemerintah, dan 1 usulan DPD, ditambah 5 RUU kumulatif terbuka.

Rapat juga menyepakati evaluasi lanjutan pada Januari 2026 untuk mengukur kinerja legislasi sepanjang 2025.

Evaluasi ini akan menentukan apakah RUU yang belum selesai tetap dilanjutkan atau diganti dalam daftar prioritas berikutnya.