Komisi V Nilai Percepatan Program Rumah Subsidi Tepat, Tapi Perlu Hati-Hati

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta realisasi program rumah subsidi dipercepat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai langkah ini tepat meskipun butuh kehati-hatian tinggi.

“Program rumah subsidi pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan kemajuan signifikan dalam sisi kuantitas dan skema pembiayaan, terutama melalui inovasi KUR Perumahan. Tapi perlu kehati-hatian mengingat ada beberapa masalah klasik yang harus diwaspadai,” ujar Syaiful Huda, Selasa (16/9/2025).

Sebagai informasi Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (15/9) kemarin. Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Huda mengatakan percepatan realisasi rumah subsidi merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo. Menurutnya berbagai terobosan telah dilakukan oleh Kementerian PKP mulai dari kebijakan KUR untuk sektor perumahan, pelibatan swasta, BUMN, hingga koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merealisasikan program tersebut.

“Langkah-langkah tersebut tentu kita apresiasi, apalagi ada perkembangan signifikan terkait realisasi rumah subsidi di mana September ini sudah terealiasi 221.047 unit melalui akad kredit, pembangunan berjalan, hingga posisi ready stock,” katanya.

Kendati demikian Huda mengingatkan sejumlah masalah klasik dalam penyediaan rumah subsidi masih menjadi tantangan. Di antaranya minimnya sisi permintaan, adanya subsidi yang tidak tepat sasaran, potensi penyalahgunaan program oleh pengembang besar, hingga rendahnya mutu kualitas bangunan rumah subsidi.

“Selain itu perlu diperhatikan fenomena rumah kosong karena jauhnya lokasi pembangunan rumah subsidi dari pusat-pusat ekonomi di mana pembeli enggan untuk menempati,” urainya.

Politikus PKB ini berharap Kementerian PKP terus menyempurnakan realiasi pembangunan rumah subsidi ini. Di antaranya melalui singkronisasi data data BPS, Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan rumah subsidi benar-benar jatuh pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu perlu dilakukan penguatan developer lokal agar pengembang kecil-menengah mendapatkan porsi setara untuk menyerap KUR untuk sektor Perumahan.

“Kementerian PKP juga perlu membentuk tim independen untuk mengevaluasi kualitas bangunan dan kepatuhan developer terhadap standar rumah layak huni secara berkala,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.

Dalam laporannya, Maruarar menyebut progres realisasi rumah subsidi sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Hingga 15 September 2025, tercatat 175.662 unit sudah diserahkan, sementara 45 ribu unit lainnya dalam proses pembangunan, ready stock, maupun akad kredit.

“Jadi totalnya 221.047,” tegasnya.

Maruarar juga memaparkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan total plafon Rp 130 triliun. Program ini untuk pertama kalinya mengarahkan KUR guna mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Dari segi suplai ada Rp 117 triliun. Itu bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bangunan dengan bunga hanya 6 persen karena disubsidi 5 persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, KUR juga menyasar sisi permintaan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan rumahnya untuk usaha. “Misalnya homestay, rumah makan, atau warung. Untuk UMKM, bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, program ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada KUR perumahan. Ini terobosan besar, sekaligus langkah nyata melawan praktik rentenir,” pungkasnya.