Isu Pergantian Kapolri Dinilai Terlalu Dipaksakan

Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai isu pergantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo seperti terus dipaksakan.

"Padahal Istana dan DPR, dua lembaga negara yang memegang kewenangan sahih telah menutup pintu rapat-rapat bagi rumor ini," kata Haidar Alwi, Minggu (14/9/2025).

Namun entah kenapa, kata dia, masih ada segelintir pihak yang terus meniupkan api gosip. "Mereka tahu kabar itu bohong, tapi tetap kembali, berharap publik termakan adegan yang dikemas seperti kebenaran," ungkap Haidar Alwi.

"Mari kita jujur: isu semacam ini tidak lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari niat buruk. Kapolri dijadikan bahan spekulasi, seolah-olah posisinya bisa digerogoti hanya dengan opini," sambungnya.

Padahal, kata Haidar, Polri sedang memikul tanggung jawab besar, menjaga keamanan pascakerusuhan, melindungi rakyat, menegakkan hukum, dan berdiri sebagai garda terdepan negara.

Ia mempertanyakan maksud menyebarkan isu pergantian kapolri di tengah situasi saat ini. Katanya, yang demikian itu bukan sekadar manuver politik, melainkan serangan terhadap keteguhan institusi negara.

Mereka yang terus memainkan wacana ini sesungguhnya sedang menguji kesabaran bangsa, seakan ingin melihat apakah rakyat mudah terpecah hanya dengan kabar bohong.

Sikap tegas Istana dan DPR, lanjut Haidar, adalah palu terakhir yang mematahkan prinsipnya. Tidak ada pergantian, tidak ada rencana tersembunyi, tidak ada intrik yang dibisikkan di balik layar. 

Ia mengatakan, jika isu ini tidak segera dihentikan, maka yang terbakar bukan hanya marwah Polri, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan ketika kepercayaan itu hancur, runtuhnya bukan hanya satu institusi, tetapi sendi-sendi kebangsaan kita.

"Oleh karena itu, hentikanlah. Sudahi. Jangan lagi kita membiarkan rumor ini meracuni percakapan publik. Hormatilah keputusan resmi negara, percayalah pada kebenaran yang sudah ditegaskan," pinta Haidar Alwi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah mengirimkan surat presiden (surpres) pergantian Kapolri ke DPR RI. Hal ini disampaikan usai muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto mengirim surpres pergantian Kapolri ke DPR.

Isu mengenai adanya surpres untuk pergantian kapolri mulai ramai dibicarakan publik sejak Jumat (12/9). Dalam isu yang berkembang, Presiden Prabowo menyodorkan nama kandidat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yaitu dua orang komjen berinisial "D" dan "S".

Rumor tersebut kemudian menjadi viral. Publik mengait-ngaitkan inisial tersebut dengan Wakil Kapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, dan Kabareskrim Komjen Pol. Suyudi.

“Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar. Jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR, mengenai pergantian Kapolri," kata Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Dia mengatakan hal tersebut juga telah disampaikan oleh Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa tak ada surpres pergantian Kapolri.

"Sebagaimana juga sudah di sampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada surpes tersebut," jelas Prasetyo.