ISSES: Reformasi Polri Tak Cukup Hanya Ganti Kapolri

Liputan6.com, Jakarta - lnstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai bahwa tidak ada jaminan pergantian Kapolri menjadikan institusi penegak hukum itu terbebas dari kepentingan kekuasaan.

Reformasi di tubuh Polri pun diyakini lebih kompleks dibandingkan hanya menukar pucuk pimpinan dengan sosok lain.

“Dengan struktur yang dibangun berdasar UU yang hegemonik, memaksa Polri untuk tunduk pada kekuasaan, memang tidak ada jaminan bagi siapapun Kapolri yang dipilih Presiden tidak terjebak tarik ulur kepentingan kekuasaan,” tutur Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

“Makanya, kalau benar-benar ingin melakukan reformasi Polri yang sebenar-benarnya, yang dibutuhkan bukan hanya mengganti Kapolri tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat,” sambungnya.

Menurut Bambang, jika sistem Polri tidak dibangun dengan baik, maka siapapun Kapolri yang ditunjuk tetap berpotensi besar untuk mempertahankan status quo dan zona nyaman.

“Reformasi Polri tidak bisa digantungkan pada personal. Siapa yang akan menjamin integritas Kapolri? Tetapi dibangun melalui sistem. Dan itu harus dimulai dari revisi UU Polri,” jelas dia.

Meski begitu, problemnya adalah bagaimana draft revisi Undang-Undang Polri itu akan dibentuk. Bambang mengurai, apakah nantinya dapat menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat, atau cuma melindungi kepentingan yang telah dibentuk sebelumnya.

“Komitmen terhadap reformasi Polri juga bisa dilihat dari siapa sosok yang akan dipilih sebagai pengganti Listyo Sigit. Hal itu terlihat dari rekam jejak sosok yang akan dipilih dan tergantung pada visi Presiden."

"Apakah Presiden berpikir untuk membangun Polri yang lebih baik untuk negara, atau hanya memilih sosok yang bisa mengamankan kepentingan kekuasaannya belaka,” Bambang menandaskan.

Istana dikabarkan telah mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar adanya Surpres tersebut.

"Belum ada," ujar Dasco saat dikonfirmasi awak media, Jumat (12/9/2025).

Diketahui, gelombang desakan agar Listyo mundur dari jabatannya terus mencuat usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan dan kericuhan yang terjadi beberapa pekan lalu. 

Saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025), Kapolri menegaskan hanya menjalankan perintah dari Presiden.

Listyo mengatakan, pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presien Prabowo Subianto. 

“Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit kapan aja siap,” kata Kapolri saat ditanya soal desakan mundur.

Adapun Listyo mulai menjabat sebagai Kapolri sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya sejak tahun 2021.