MSCI Diprediksi Belum Cabut Pembekuan Saham Indonesia pada November 2026

Liputan6.com, Jakarta - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks global akan memperpanjang masa pembekuan terhadap pasar saham Indonesia yakni Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) saham Indonesia pada pengumuman November 2026.

Dalam riset PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada 12 Oktober 2026 terkait MSCI Update, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Wilbert Arifin menyebutkan, MSCI akan memperpanjang masa pembekuan pada November, sambil menanti bukti reformasi pasar modal yang dilakukan regulator berjalan efektif.

Ia menuturkan, MSCI akan meninjau kembali perlakuannya terhadap Indonesia menjelang tinjauan indeks pada 26 November 2026, termasuk pembekuan sementara atas peningkatan FIF (penentuan porsi atau persentase saham emiten yang dapat dimiliki investor asing) dan NOS (jumlah saham beredar), serta penambahan saham ke dalam indeks dan atau migrasi ke kategori yang lebih tinggi.

"Kami memperkirakan pengumuman tersebut akan dilakukan pada akhir Oktober,” tulis Wilbert, Senin (12/10/2026).

Wilbert mengatakan, konsistensi dan efektivitas adalah kunci yang ditekankan MSCI dalam tinjauan klasifikasi pasar pada Juni. Hal inilah yang kini perlu dibuktikan oleh regulator Indonesia.

Sejumlah reformasi telah diterapkan, termasuk data kepemilikan 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka kerja High Shareholding Concentration (HSC) atau kepemilikan saham konsentrasi tinggi, dan peta jalan menuju batas minimal free float sebesar 15%. Kemudian dasar hukum untuk demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah tersedia.

"Fokus kini beralih dari tahap memperkenalkan reformasi ke tahap pembuktian efektivitasnya,” ujar Wilbert.

Sejauh ini, ia melihat, indikasi awal menunjukkan hasil yang positif, data pengungkapan kepemilikan 1% terus dipublikasikan setiap bulan dan telah digunakan oleh MSIC untuk menyempurnakan setiap bulan dan telah digunakan oleh MSCI untuk menyempurnakan estimasi free float.

Selain itu, daftar HSC telah bertambah menjadi 63 saham, di mana 37 di antaranya dimasukkan berdasarkan uji rasio dampak harga atau price impact ratio test yang baru. Uji ini menyasar saham-saham yang harganya bergerak secara agresif meskipun likuiditasnya rendah.

Pada Oktober, BEI memperluas cakupan uji tersebut ke saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 5 triliun, dari sebelumnya Rp 10 triliun dan menambahkan pemisahan data kepemilikan domestik versus asing pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

“Menurut pandangan kami, ini merupakan salah satu langkah paling nyata sejauh ini, karena langkah itu mulai menyaring pola perdagangan yang oleh MSCI digambarkan sebagai perdagangan terkoordinasi,” ujar Wilbert.

Ia mengungkapkan, kelemahannya terletak pada aspek penegakan aturan. Tindakan terhadap perdagangan terkoordinasi sejauh ini lebih banyak tercermin dalam jumlah sanksi yang dijatuhkan daripada kasus manipulasi pasar, sementara Turki yang menghadapi tenggat waktu yang sama telah melangkah jauh lebih maju.

Ia mengatakan, preseden dari pasar lain menunjukkan durasi pembekuan bergantung pada seberapa cepat otoritas menghadirkan solusi yang dapat diterima oleh MSCI. Jika solusi dihadirkan dengan cepat, penanganan khusus biasanya berakhir dalam waktu sekitar satu tahun.

Sebaliknya, jika solusi lambat dihadirkan atau tidak ada sama sekali, prosesnya bisa berlarut-larut selama bertahun-tahun atau bahkan berujung pada penurunan peringkat atau downgrade.

“Posisi Indonesia berada di antara kedua skenario itu. Regulator memang bergerak cepat terkait aturan, tetapi masalahnya lebih kompleks dan MSCI ingin melihat hasil nyata selama beberapa siklus, bukan sekadar pada satu titik waktu tertentu,” ujar Wilbert.

Dalam skenario terbarik, Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi penyelesaian masalah akan tercapai sebelum tinjauan indeks Mei 2027, sekitar 15 bulan setelah kebijakan itu pertama kali diterapkan.

“Sementara itu, perkiraan dasar kami berkisar antara 18-24 bulan, yang mengarah pada tinjauan periode Agustus 2027-Februari 2028, semester kedua 2027 menjadi periode lebih realistis mengingat kecenderungan MSCI untuk mengambil keputusan struktural pada tinjauan klasifikasi pasar Juni,” ujar Wilbert.

Meski demikian,ia menambahkan, arus modal tidak akan langsung mengalir seketika. "Biasanya, MSCI mengakhir status penanganan khusus satu periode tinjauan setelah pengumuman resminya. Selain itu, saham yang sebelumnya dikeluarkan harus keluar dari HSC atau memulihkan real float atau saham yang benar-benar beredar di publik sebelum dapat dimasukkan kembali,” kata Wilbert.

Wilbert menuturkan, mengingat kecil kemungkinannya pembekuan status akan dicabut dalam tinjauan mendatang, nada atau nuansa pengumuman itu yang menjadi sinyal sesungguhnya.

“Nada yang positif dan konstruktif, yang mengakui adanya kemajuan serta tidak lagi menyinggung soal kemungkinan reklasifikasi ke status frontier, akan mendukung ekspektasi penyelesaian yang lebih cepat dan mengangkat sentimen pasar,” kata dia.

Sebaliknya, ia menuturkan, nada yang negatif atau bernuansa eskalasi, dengan minimnya pengakuan atas kemajuan atau munculnya kembali ancaman penurunan status ke frontier akan memperkuat dugaan penyelesaian akan memakan waktu lebih lama dan memberikan tekanan pada sentimen pasar.

“Meski demikian, dampak dari skenario itu tidak akan terasa secara langsung. MSCI perlu memulai proses konsultasi terlebih dahulu. Proses ini biasanya memakan waktu berbulan-bulan, dan tidak selalu berujung pada reklasifikasi, sehingga memberikan waktu bagi regulator untuk mengatasi masalah yang ada,” kata dia.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia mencatat sudah delapan bulan berlalu sejak MSCI pertama kali mengumumkan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada 27 Januari, dan lebih dari setahun sejak memulai konsultasi mengenai free float pada September 2025.

Apa yang semula merupakan konsultasi tentang penggunaan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkirakan free float dengan cepat berkembang menjadi kekhawatiran lebih luas terkait struktur pemegang saham yang tidak transparan serta kemungkinan adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi.

Sejak saat itu, MSCI telah membekukan segala peningkatan Foreign Inclusion Factor atau FIF dan NOS untuk saham-saham Indonesia, serta menangguhkan penambahan saham bar uke dalam indeks atau kenaikan peringakt antar-segmen ukuran pasar.

"MSCI juga memberikan peringatan kalau tanpa kemajuan yang memadai dalam hal transparansi, mereka dapat mempertimbangkan untuk mengurangi bobot indeks Indonesia, atau lebih buruk lagi melakukan konsultasi mengenai perubahan klasifikasi pasar dari emerging market menjadi frontier market,” ujar Wilbert.