Eks Ketua MK Soal Kasus Nadiem: Kalau Berkuasa Jangan Sombong

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi pelajaran bagi para pejabat agar tidak bersikap arogan saat berkuasa.

“Jadi kalau lagi berkuasa itu jangan sombong. Ini kan pergiliran kekuasaan. Kalau Anda tidak mau dengar, memperbaiki diri, nanti setelah turun, bisa kena. Sama seperti Nadiem kayak gini,” ujar Jimly di Jakarta.

Menurut Jimly, Nadiem tidak kompeten memimpin kementerian pendidikan karena tidak mendengar masukan dari berbagai pihak. Ia menilai kebijakan pendidikan lima tahun terakhir justru semakin kacau.

“Ternyata 5 tahun kebijakan pendidikan kita makin rusak. Yang bekerja itu bukan internal, tetapi tim dari luar. Dia bawa pasukan dari luar, sehingga kacau mekanisme kerja internal dan melanggar aturan-aturan baku di birokrasi pemerintahan,” paparnya.

Jimly menegaskan, pejabat publik harus amanah dalam mengelola birokrasi dan bekerja untuk kepentingan umum. Ia juga meminta publik tidak mengaitkan kasus hukum Nadiem dengan kepentingan politik tertentu.

“Itu ilmu kiralogi (ilmu kira-kira) enggak usah didengerin. Langkah Kejagung ini lurus saja. Jangan semua digoreng (dituduh) politis,” tegas Jimly.

Ia menambahkan, penyidik kejaksaan maupun kepolisian tentu menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti. “Jangan sebagai pengamat dari luar sok tahu. Hanya pakai ilmu kira-kira,” ujarnya.

Jimly menilai, bila Nadiem merasa keberatan atas status hukumnya, pembuktian bisa dilakukan di pengadilan. “Ini informasi kan sudah sangat terbuka. Buktikan saja nanti di pengadilan, yang terbuka dan transparan. Enggak usah dianalisa ke politik, ini genk Solo dan sebagainya,” katanya.

Selain itu, Jimly juga menyinggung contoh kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menimbulkan kegaduhan publik.

“Ributnya ini karena kesombongan dari Bupati Pati. Angkuh. Setelah diungkap ternyata di seluruh Indonesia sama, bahkan ada yang naiknya seribu persen, 300 persen,” ujar Jimly.

Menurutnya, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara menyeluruh karena fenomena serupa terjadi di banyak daerah di Indonesia.