Wakil Rakyat Jadi Sorotan, Pakar: Momentum Keterbukaan Rekam Jejak

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt, menilai bahwa wacana minimal pendidikan bagi wakil rakyat, adalah ‘oase’ sekaligus jawaban dari transformasi demokrasi yang semakin sehat dan berkualitas.

“Saya melihat latar belakang pendidikan memang kebutuhan, bukan sekadar harapan. Ini memang kebutuhan penting kalau kita ingin negara kita sehat dengan lahirnya tokoh-tokoh publik yang memiliki kredibilitas menduduki fungsi-fungsi penting dalam proses Demokrasi Indonesia," kata Baihaki dalam keterangannya.

"Jika yang disuguhkan hanya popularitas, foto cantik atau foto segar, namun ujungnya permainan editan AI, maka bagaimana masyarakat bisa menuntut kerja?” kata Baihaki dalam keterangannya.

“Preferensi publik sudah seharusnya pada rekam jejak politisi, jangan terjebak branding atau pencitraan tapi ternyata dipengaruhi kamuflase strategi kemenangan, ujungnya yang dipilih tentu tidak bisa dituntut kerja, karena mereka merasa dipilih karena faktor kecantikan atau kecakapan visual belaka.”

Baihaki menyampaikan bahwa gelombang demostrasi yang sempat menjadikan Indonesia sorotan dunia, menjadi momentum bahwa demokrasi harus melahirkan tokoh politik yang memiliki rekam jejak.

“Demo besar-besaran beberapa waktu lalu adalah momentum, bahwa inilah saatnya masyarakat disuguhkan calon-calon wakilnya melalui rekam jejak, jangan lagi terjebak pada editing foto maupun branding-branding popularitas yang menjadi kamuflase atau menutup rekam jejak calon wakil rakyat.”

Sebagai contoh, kata dia, pemilihan DPD RI. Jika suguhan melalui foto tanpa transparansi sosok aslinya seperti apa, ya sama saja, tidak bisa masyarakat menuntut kerja politik, karena yang dipilih tidak mereka kenal, hanya karena suka visual saja.

"Justru keterbukaan rekam jejak maupun kerja politik, adalah solusi mereduksi potensi money politik maupun pelaksanaan pemilu yang tidak jurdil, tidak jujur dan adil,” pungkas Baihaki.