Redamkan Situasi Pasca Demo, Pemerintah Diminta Perbaiki Kebijakan dan Sikap Pejabat

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah demo yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir berakhir ricuh, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, bahkan memakan korban jiwa.

Terkait hal itu, Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna menyadari penyampaikan pendapat, gagasan, kritik, protes secara terbuka adalah dijamin oleh konstitusi. Namun, perlu diingat sesuatu yang merusak seperti vandalisme dan penjarahan bisa menganggu tatanan sosial.

"Aksi massa yang anarkitis dan vandalisme yang merusak sarana dan prasarana dapat berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi nasional," kata dia dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Karena itu, demi menyikapi kericuhan, Henry berharap ada penyelesaian dari semua tingkatan. "Proses hukum transparan terhadap aparat yang diduga melanggar prosedur penanganan demo. Hentikan sikap represif dan arogansi pejabat, ganti dengan pendekatan persuasif dan humanis," ungkap dia.

Sementara, untuk para pejabat, kontrol gaya hidup pejabat publik dengan regulasi pelaporan kekayaan yang transparan dan mekanisme audit independen.

"Tunda atau evaluasi kebijakan kenaikan pajak atau biaya hidup sampai ada mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat kecil," jelas dia.

Selain itu, mengesahkan UU Perampasan Aset untuk mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi, juga bisa dilakukan.

Presiden Prabowo Subianto memastikan wakil rakyat di Parlemem Senayan untuk membuka dialog langsung dengan semua pihak. Dia mendorong, perwakilan kelompok yang ingin menyampaikan kritik dan perbaikan untuk bisa datang dan mengutarakan semua hal yang diaspirasikan.

"Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi dengan baik dan langsung berdialog," kata Prabowo saat jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Tidak hanya itu, Prabowo juga meminta jajarannya di kabinet untuk berlaku hal yang sama. Dia menjamin, semua masukan dari mereka menjadi perbaikan demi jalannya pemerintahan.

"Kepada pemerintah saya perintahkan semua kementerian lembaga untuk menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan," yakin Prabowo.

Prabowo mencontohkan, beberapa hal yang menjadi kritik rakyat terhadap anggota dewan di Parlemen sudah langsung ditindak lanjuti. Salah satunya soal tunjangan yang bernilai fantastis dan kegiatan kunjungan luar negeri anggota dewan yang dimoratorium.

"Saya sudah sampaikan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI terkait besaran tunjangan kepada anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri, mereka akan tindak lanjuti," Prabowo menandasi.