Ketua Dewas: IPO PAM Jaya Dorong Layanan Air Bersih Lebih Baik untuk Warga Jakarta

Prasetyo menekankan IPO justru menjadi dorongan bagi manajemen PAM Jaya bekerja lebih keras.

Diperbarui 22 Agustus 2025, 08:44 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • Prasetyo dukung IPO PAM Jaya tingkatkan pelayanan air bersih Jakarta.
  • IPO PAM Jaya penugasan Gubernur, target cakupan 83% di 2027.
  • IPO dorong transparansi kinerja PAM Jaya diawasi publik dan investor.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya, Prasetyo Edi Marsudi, menanggapi pernyataan politisi PSI DKI Jakarta, Francine Widjojo, yang menolak rencana PAM Jaya untuk go public melalui skema Initial Public Offering (IPO).

Prasetyo menegaskan IPO justru akan berdampak positif bagi pelayanan air bersih masyarakat Jakarta.

“Kita mau kerja, bukan mau cari benar atau salah. IPO PAM Jaya sudah menjadi penugasan khusus Pak Gubernur Pramono Anung, targetnya IPO harus terlaksana tahun 2027,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo menilai Francine tidak memahami kondisi PAM Jaya setelah dua operator swasta, Palyja dan Aetra, menyerahkan pengelolaan air sepenuhnya ke perusahaan daerah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa usulan perubahan badan hukum PAM Jaya melalui Ranperda merupakan bagian dari inisiatif eksekutif yang sah untuk dibahas bersama DPRD.

“Kalau itu disetujui oleh fraksi-fraksi, ya harus dilaksanakan. Kalau fraksi PSI menolak ya tidak apa-apa. Lagi pula, Ranperda perubahan status badan hukum PAM Jaya ini untuk kebaikan semua, niatnya agar air bersih bisa sampai ke tengah masyarakat Jakarta,” jelas mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014–2024 itu.

Prasetyo menekankan IPO justru menjadi dorongan bagi manajemen PAM Jaya bekerja lebih keras. Saat ini cakupan jaringan pemipaan air bersih baru mencapai 74% dari wilayah Jakarta, sementara target IPO mengharuskan cakupan di atas 80%.

“Cakupan PAM Jaya sekarang 74%. Kalau mau IPO, targetnya harus di atas 80%. Direksi harus tunjukkan yang terbaik dulu ke masyarakat sebelum menawarkan saham ke investor. Pokoknya, cakupan jaringan pemipaan harus mencapai 83% kalau PAM Jaya mau IPO,” katanya.

 

Dorong Transparansi

Menurutnya, IPO akan mendorong transparansi karena kinerja PAM Jaya tidak hanya diawasi Pemprov Jakarta, tetapi juga publik dan investor.

“Jangan dipikir dengan IPO terus pelayanan PAM Jaya malah gak oke. Justru sebaliknya, kalau PAM Jaya go public, yang melototin bukan cuma Pemprov, tapi seluruh masyarakat sampai investor. Ini pasti membawa iklim kerja yang sangat baik,” ucap Prasetyo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan dua BUMD, yakni Bank Jakarta dan PAM Jaya, untuk IPO di Bursa Efek Indonesia. Ia optimistis respons publik terhadap langkah tersebut positif.

“Saya yakin dua BUMD ini bisa kita lakukan IPO, kemudian disusul BUMD lainnya,” kata Pramono (6/8/2025).

Namun, Francine Widjojo menilai PAM Jaya lebih tepat dipertahankan sebagai Perumda yang berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, jika berubah menjadi perseroan daerah dan go public, PAM Jaya akan lebih mengejar keuntungan bisnis ketimbang memenuhi hajat hidup masyarakat.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6