Respons Mensos Gus Ipul soal Korupsi Penyaluran Bansos Rugikan Negara Rp200 M: Jangan Ada Sogok Menyogok

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf berjanji tidak akan mentoleransi praktik korupsi di institusi yang dipimpinnya. Dia tidak terima dengan segala bentuk penyelewengan yang merugikan keuangan negara ataupun masyarakat.

"Saya dengan Pak Wamensos (Agus Jabo Priyono) tidak mentoleransi korupsi. Kalau ada pelanggaran, saya dan Pak Wamensos tidak segan-segan melaporkannya langsung ke penegak hukum," kata dia saat ditemui seusai memberikan pembekalan kepada guru dan kepala Sekolah Rakyat di Pusdiklatbangprof Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (19/8). Dilansir Antara.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan, kredibel, dan tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Peringatan itu, berlaku tidak hanya bagi jajaran internal Kementerian Sosial. Tetapi juga pihak ketiga yang bekerja sama dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk pengelola Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

"Sesuai ketentuan yang ada saja, tidak ada korupsi, tidak ada sogok-menyogok," tegasnya.

Saifullah juga mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial belajar dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya agar tidak terulang di kemudian hari.

"Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang dan terjadi lagi di lingkungan Kementerian Sosial. Tentu kami dengan Pak Wamen utamanya itu harus juga memulai lah dari diri kami sendiri. Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi, tidak akan mengajak, tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial," tegasnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka di kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa pagi mengatakan bahwa dari lima tersangka tersebut dua di antaranya adalah korporasi.

“Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media, Selasa (19/8/2025).

Meski sudah memastikan jumlah tersangka, namun Budi masih merahasiakan siapa saja sosok-sosok tersebut karena alasan penyidikan. Walau begitu, Budi menyebut kerugian negara atas kasus ini mencapai lebih dari Rp200 miliar.

“Penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp200 miliar,” imbuh Budi.

Dalam kasus ini KPK sudah melakukan pecegahan ke luar negeri terhadap empat orang. Mereka adalah ES, BRT, KJT, dan HER (HT). Surat larangan ke luar negeri tersebut sejak 12 Agustus 2025 dan berlaku untuk 6 bulan ke depan.

"Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” Budi menandasi.

Diketahui, berikut nama-nama dari inisial pihak dicegah ke luar negeri:

ES alias Edi Suharto, mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos. Saat ini, dirimua disebut menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.

BRT alias Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Dia adalah pebisnis yang aktif di berbagai sektor, salah satunya logistik. Sosoknya tercatat sebagai Presiden Direktur PT Dosni Roha Indonesia Tbk. Pria karib disapa Rudi Tanoe itu adalah adalah kakak dari Konglomerat Media dan pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

KJT alias Kanisius Jerry Tengker adalah salah sosok yang cukup dikenal di sektor logistik Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022.

HER (HT) alias Herry Tho adalah sosok profesional yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik periode 2021-2024.