KPK Juga Selidiki Kabar Jemaah Haji Furoda Sudah Bayar Mahal Dapat Fasilitas Reguler

Liputan6.com, Jakarta- Isu dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan 2024 mencuat ke publik. Sejumlah jemaah mengaku telah membayar biaya tinggi untuk Haji Furoda, namun mereka justru mendapat fasilitas setara jemaah haji khusus bahkan reguler.

Menjawab keresahan tersebut, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur menyatakan, pihaknya tengah mendalami laporan ini. Dugaan adanya permainan oknum penyelenggara haji menjadi perhatian serius lembaganya.

"Ini informasi yang masuk juga ke kami, bahwa ada yang daftarnya itu Furoda. Ini lebih mahal lagi (dari haji khusus), tapi barengnya sama haji khusus. Mungkin juga barengnya sama yang reguler (fasilitas yang didapat di Tanah Suci). Ini yang sedang kita dalami, kemungkinan-kemungkinan ini nanti juga kita cek ya," kata Asep saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Asep memastikan, KPK terbuka dengan segala pengaduan. Bahkan dia mengapresiasi bila ada jemaah yang mau memberikan keterangannya kepada KPK jika ditemukan kasus demikian saat berhaji tahun lalu.

"Kami juga membutuhkan keterangan dari para saksi kalau berkenan gitu ya. Semoga saja beliau-beliau ini, para jemaah haji yang pada saat itu misalkan daftarnya haji khusus, kemudian pelayanan yang jadinya haji reguler, ataupun yang furoda yang tidak sesuai bisa memberikan keterangan kepada kami," tutur Asep.

Asep berharap, dengan semakin banyaknya keterbukaan dari para pihak terkait maka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan bisa segera rampung.

"Keterangan para saksi untuk lebih mempercepat kami dalam menangani perkara ini," dia menandasi.

Diketahui pada kasus kuota tambahan haji 2024, KPK sudah menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Artinya dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka.

Sebagai informasi, ada tiga pihak sampai hari ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Eks Stafsus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, dan Bos Travel berinsial FH.

Diketahui, kasus ini bermula dari tambahan kuota haji 2024 yang diberikan dari Raja Saudi kepada Indonesia atas permintaan Presiden Jokowi saat itu. Total, ada 20.000 kuota diberikan dengan harapan dapat memperpendek masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 15 tahun per orangnya.

Namun demikian, pembagian kuota yang seharusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yaitu 92% untuk kuota haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus tidak dilakukan. Kebijakan saat itu, justru membagi 20 ribu kuota tambahan menjadi sama rata, 10 ribu tiap kuota haji, baik reguler dan khusus.

Karena tidak sesuai dengan beleid tersebut, KPK pun meyakini ada para pihak terlibat di dalamnya yang sengaja membaginya dengan tujuan keuntungan pribadi dan merugikan rakyat. Khususnya mereka para jemaah haji reguler yang sudah menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.