Saat PDIP Pilih jadi Penyeimbang Pemerintah Prabowo Seperti Demokrat di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan PDIP bakal menjadi penyeimbang dari pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan sikap ini, PDIP tidak masuk ke dalam kabinet atau menjadi oposisi.

PDIP memilih jalan tengah sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang pro rakyat. Sikap politik ini pernah dilakukan Partai Demokrat dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Meski mendukung Prabowo, menurut dia, PDIP akan tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.

“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

Dia mengingatkan keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.

“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” katanya.

Saat Jokowi-JK memastikan kemenangan di Pilpres 2014, Demokrat buru-buru mengambil sikap. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Demokrat saat ini menegaskan partainya tetap menjadi penyeimbang dan tak bergabung dengan koalisi partai pemerintah ataupun non-pemerintah.

"Kami akan tetap bertahan sebagai kekuatan penyeimbang," kata SBY setelah menghadiri acara silaturahmi para pendiri dan deklarator partainya di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis malam, 16 April 2015 lalu.

SBY memastikan Demokrat tak ingin bergabung dengan Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat. Ketika itu, dualisme terjadi di Parlemen antara KMP dan KIH.

Di DPR, Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah kursi 292. Sementara partai propemerintah hanya memiliki 207 kursi. Adapun Partai Demokrat memiliki 61 kursi DPR.

SBY menjelaskan, makna sikap Demokrat menjadi penyeimbang dalam tiga arti. Pertama, gubernur, bupati, dan wali kota asal Demokrat loyal kepada pemerintah. Kedua, kader Demokrat mendukung kebijakan dan keputusan yang baik dan tepat dari Presiden Joko Widodo.

"Ketiga, keputusan Presiden Jokowi dan pemerintah yang dirasa tak tepat akan kami koreksi."

Menurut dia, sikap Demokrat yang ingin menjadi penyeimbang sebenarnya dilandasi tujuan yang baik, yakni tak ingin behadapan secara frontal dengan suatu kekuatan politik.

"Apalagi situasi pasca-pemilihan presiden membuat kekuatan politik terbelah ke dalam dua koalisi," kata SBY.

Di akhir periode kedua Jokowi, Demokrat memperbarui sikap politiknya dari oposisi atau penyeimbang menjadi bagian dari kabinet. Sikap itu dinyatakan seusai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dengan begitu, sikap Demokrat sebagai oposisi pemerintah yang telah berlangsung hampir 10 tahun pun berakhir.