Said Abdullah Bantah Amnesti Hasto Bersifat Transaksional: Bukan Karakter PDIP!

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menepis anggapan bahwa amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berkaitan dengan manuver politik menjelang Kongres VI PDIP.

Isu tersebut muncul usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto bersama Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, setelah mengumumkan persetujuan DPR atas pemberian amnesti bagi Dasco.

“Enggak, enggak ada transaksional sama sekali," tegas Said saat diwawancarai wartawan di area Kongres PDIP, Bali, Jumat (1/8/2025).

"Jangan kemudian karena Pak Dasco datang, ada amnesti, lalu kita hari ini kongres seakan-akan isinya transaksional. Jauh dari itu. Itu bukan karakter PDI Perjuangan, bukan karakter Ibu Megawati,” tambahnya.

Said menekankan bahwa perjuangan hukum pembelaan terhadap Hasto dilakukan secara serius melalui jalur pengadilan, bukan lewat lobi-lobi politik.

“Loh, kami berjuang mati-matian di pengadilan. Kalau kemudian kita sudah tahu lama dapat amnesti, ya kami batuk-batuk saja di pengadilan,” katanya politikus senior PDI Perjuangan itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto melalui Surat Presiden nomor 42 tanggal 30 Juli 2025.

Hasto diketahui divonis 3,5 tahun penjara karena dinyatakan terlibat memberi senilai Rp400 juta untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Selain Hasto, Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Pemberian abolisi Tom Lembong itu tercantum dalam Surat Presiden nomor 43 tanggal 30 Juli 2025.

Dengan pemberian amnesti dari Prabowo ini, kasus Hasto Kristiyanto dihentikan dan dinyatakan bebas dari hukuman.