Kubu Hasto usai Dapat Amnesti dari Presiden: Terima Kasih Pak Prabowo!

Liputan6.com, Jakarta Kuasa hukum Hasto Kristiyanto Johannes Oberlin Tobing menyampaikan terima kasih ke Prabowo Subianto atas amnesti yang diberikan kepada Sekjen PDIP tersebut.

Johannes menjelaskan, Prabowo telah menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk memberikan amnesti kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum.

Aturan amnesti terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah menggunakan hak prerogatifnya berdasarkan UUD 1945, pasal 14," kata Johannes saat dikonfirmasi, Kamis (1/7/2025).

Johannes menyambut baik keputusan Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait tahapan berikutnya dari kasus Hasto.

“Lebih lanjut teknis pelaksanaan kami serahkan kepada Pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum,” pungkasnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.

Salah satu pertimbangannya adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Dia menyinggung soal urgensi berpikir dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua adalah salah satunya itu kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertimbangan lainnya adalah demi situasi kondusif dan merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa serta membangun bangsa Indonesia secara kolektif.

“Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik, yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Pemberian abolisi dan amnesti juga tidak terlepas dari pertimbangan subjektif. Dalam konteks Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Supratman menyebut keduanya memiliki kontribusi kepada negara.

Oleh sebab itu, Supratman memastikan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto murni berdasarkan kajian hukum.

“Yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik,” katanya.