Sikap Partai-Partai soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tak Ada yang Tegas Tolak

Liputan6.com, Jakarta - Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali menghembuskan wacana agar kepala daerah dipilih DPRD. Wacana ini menimbulkan berbagai pandangan partai lain. 

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan mudaratnya," ujar Cak Imin.

"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," tambah Cak Imin lagi.

Usulan itu sebelumnya dilontarkan Cak Imin di harlah ke-27 partainya di Jakarta, Rabu (13/7/2025). 

Sementara pada Desember 2024 lalu, Prabowo sempat mengutarakan ingin mengevaluasi sistem Pilkada langsung. Prabowo ingin agar gubernur bisa dipilih DPRD supaya lebih efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," kata Prabowo kala itu di hadapan para kader Golkar dan undangan di acara Golkar, 12 Desember 2024.

Lalu bagaimana dengan sikap parpol-parpol?

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, fraksinya belum mengambil sikap resmi atas usulan kepala daerah dipilih DPRD.

Dasco sebagai wakil Ketua DPR bilang, fraksi-fraksi di DPR juga masih mengkaji dan melakukan simulasi terhadap sejumlah usulan dan keputusan model pelaksanaan pemilu, termasuk soal pilkada.

Dasco mengatakan, partai-partai belum menyatakan keputusan apapun secara resmi. Menurut dia, semua sikap fraksi akan diputuskan secara bersama pada waktunya.

"Saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (28/7).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB. 

Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024. 

"Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025). 

Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah. 

Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD. 

Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. 

"Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan," kata dia. 

Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf menilai, pilkada oleh DPRD sulit untuk diwujudkan buntut putusan MK soal pemisahan pemilu.

Menurut dia, MK lewat perkara nomor 135/2025 telah memerintahkan bahwa pilkada dan DPRD digelar bersamaan dua tahun atau 2,5 tahun setelah pelantikan DPR.

"MK menjelaskan bahwa pilkada dan DPRD itu berlangsung bersama-sama. Sehingga kemungkinan untuk dipilih secara tertutup itu menjadi tidak ada," kata Dede saat dihubungi, Senin (28/7).

Meski begitu, Dede mengatakan Partai Demokrat saat ini masih mengkaji usulan tersebut. Begitu pula dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Sebab, di lain sisi, putusan MK juga dinilai telah melangkahi wewenang.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan usul pemilihan kepala daerah via DPRD menimbulkan perdebatan, tetapi ada jalan tengah. 

Politikus NasDem ini mengatakan, Presiden bisa menunjuk gubernur secara langsung, asalkan melewati mekanisme pemilihan paripurna di tingkat DPRD agar tidak melanggar konstitusi.

"Cak Imin mengusulkan agar gubernur itu tidak dipilih pula oleh DPRD, tapi melainkan ditunjuk oleh Presiden atas alasan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ide Cak Imin ini berpotensi mengangkangi konstitusi," kata Rifqinizamy.

Bila mekanisme itu diterapkan, dia mengatakan Presiden bisa mengusulkan nama calon gubernur kepada DPRD provinsi, lalu DPRD provinsi melalui mekanisme paripurna memilih nama calon gubernur dari Presiden itu. 

"Bisa satu nama, bisa maksimal tiga nama. Kalau satu nama berarti DPRD provinsi tugasnya melakukan proses persetujuan," kata dia.

Ketua Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan, usulan kepala daerah dipilih lewat DPRD bisa ditindaklanjuti oleh partai-partai politik. 

"Apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana, tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut," ujar Puan di kompleks parlemen, Kamis, (24/7/2025).

Ketua DPR itu mengatakan, pembahasan tentang penghapusan pilkada langsung harus dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Namun dia belum memerinci apa yang dimaksud dengan mekanisme tersebut.

Ditemui terpisah, Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan partainya menolak usulan Cak Imin. Komarudin menjelaskan PDIP menjunjung tinggi sistem demokrasi terbuka yang memberi rakyat kewenangan memilih langsung kepala daerahnya.

Anggota Komisi II DPR itu menilai, jika kepala daerah dipilih langsung oleh pemerintah pusat atau DPRD, maka praktik berdemokrasi mundur. 

"Kalau kita mengubah konstitusi untuk pemilihan langsung, ya dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju (lalu) mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" ujar dia. 

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf membahas usulan kepala daerah dipilih DPRD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, (29/7/2025). 

Namun, Almuzzamil menegaskan partainya belum memiliki sikap atas wacana tersebut, Sebab, PKS masih harus mengkaji usulan itu.

Almuzzamil mengatakan, PKS akan menyampaikan hasil kajian dari usulan itu saat Musyawarah Nasional (Munas) PKS pada September 2025 mendatang. Prabowo diundang menghadiri munas. 

"Karena kami di DPP PKS juga ada kajian," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, (29/7/2025).

PAN belum menentukan sikap resmi terkait usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD, seperti era orde baru (Orba).

Sekjen PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, partainya saat ini masih mengumpulkan masukan dari berbagai daerah sebelum memutuskan sikap atas wacana tersebut.

"Kami banyak opsi-opsi, tetapi nanti opsinya masih ini (dikaji). Salah satunya kami masih elaborasi hasil dari Jatim bagaimana, Jabar bagaimana. Belum bisa kami bocorkan," kata Eko.

Eko mengatakan, tugasnya saat ini adalah menjaring aspirasi dari seluruh pengurus PAN daerah. Hasil penjaringan itu akan menjadi bahan pertimbangan DPP PAN sebelum mengambil sikap.

"Ini tugas saya disuruh Ketum untuk menjaring aspirasi dari teman-teman semua seperti apa," ucap dia.