Siap-siap, Madrasah Swasta dan Negeri di Jakarta Bakal Gratis

Liputan6.com, Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta mengupayakan madrasah swasta dan negeri di Jakarta juga bisa bebas biaya alias gratis seperti halnya sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta, Adib. Menurut Adib, dukungan ini salah satunya karena jumlah madrasah swasta yang lebih banyak dibandingkan negeri.

"Kami sangat mendukung agar masyarakat dapat menikmati pendidikan gratis di madrasah, termasuk madrasah swasta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari madrasah negeri," kata Adib dilansir Antara, Minggu (20/7/2025).

Merujuk data pada November 2024, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819 yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Dari jumlah itu, Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 254 dan Madrasah Aliyah mencapai (MA) 100.

Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni MIN (20), MTsN (42) dan MAN (24). Sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.

Adib menyampaikan, usulan pemenuhan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya tenaga pendidik dan kependidikan dan biaya operasional dan pemeliharaan gedung dan fasilitas.

Kemenag DKI Tunggu DPRD Soal Madrasah Gratis

Saat ini Kementerian Agama DKI Jakarta menunggu dibukanya ruang diskusi di DPRD DKI Jakarta terkait penggratisan biaya pendidikan di madrasah swasta dan negeri.

"Kami menunggu dari pihak DPRD untuk diajak berdiskusi," ujar Adib.

Adib menyampaikan diskusi usulan madrasah gratis belum dilaksanakan antara Kemenag DKI dan DPRD DKI Jakarta.

"Belum (usulan untuk disampaikan). Kami menunggu ajakan diskusi oleh DPRD," kata Adib.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta, Muhammad Subki mengatakan, madrasah juga seharusnya bisa gratis karena siswa di lembaga itu merupakan warga Jakarta.

Untuk mewujudkan madrasah gratis, menurut Subki, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.

Subki mengatakan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

Ini karena semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, kata ubki, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melaksanakan tahap pertama sekolah swasta gratis pada Senin, 14 Juli 2025. Ada 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB yang dipilih untuk mengikuti program ini.

Sekolah-sekolah tersebut telah memenuhi syarat legalitas, akreditasi, dan komitmen transparansi keuangan serta ditetapkan sebagai pilot project sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026.

Adapun program sekolah swasta gratis menyasar siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya penerima bantuan sosial, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Meski begitu, aturan teknis berupa peraturan gubernur (pergub) terkait kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini belum rampung. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan pergub masih digodok dan saat ini dalam tahap harmonisasi Biro Hukum.

"Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri," kata Rano Karno dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (16/7/2025).

Dari sisi anggaran penyelenggaraan sekolah swasta gratis juga sedang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Menurut Rano, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terus melakukan monitoring terhadap uji coba sekolah swasta gratis, yakni dengan melakukan review terkait jumlah kehadiran siswa, sarana dan prasarana sekolah, serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan.

Tidak hanya itu, evaluasi terhadap kesiapan sekolah juga dilanjutkan. Hal ini guna memastikan semua aspek siap, termasuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan industri.

Adapun program sekolah swasta gratis diberikan kepada seluruh siswa yang bersekolah di lokasi yang telah ditetapkan. Sehingga, program ini bukan hanya bagi siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya, yaitu kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK).

"Memang kita akan, istilahnya uji coba ya, uji coba di 40 sekolah swasta," ucap Rano.