Menkeu dan Mendagri Bahas Anggaran Bencana hingga Insentif Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas sejumlah persoalan anggaran, termasuk penanganan bencana di Sumatra dan rencana pemberian insentif daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026), tersebut membahas percepatan penyelesaian rencana induk penanganan bencana di Sumatra serta penyelarasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2027.

Dalam kesempatan itu, Suahasil menyampaikan apresiasi atas koordinasi erat antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri, khususnya dalam menyinergikan kerja lintas direktorat jenderal guna mendukung tata kelola keuangan negara dan daerah.

"Kami melakukan diskusi secara intens dengan Pak Mendagri beserta seluruh jajaran. Saya didampingi oleh Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan juga Dirjen Pembiayaan dan Risiko," ujar Suahasil seusai pertemuan di Kantor Kemendagri, Selasa (27/10/2026).

"Ini satu komplit cara bekerja Kementerian Keuangan yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dalam kaitannya dengan penanganan bencana di berbagai macam daerah dan juga persiapan 2027," sambung dia.

Suahasil menjelaskan, fokus jangka pendek pemerintah adalah menuntaskan pelaksanaan APBN 2026 yang masa pelaksanaannya tinggal dua bulan.

Secara khusus, evaluasi akan diarahkan pada progres pelaksanaan rencana induk penanganan bencana di wilayah Sumatra bagian utara, yang mencakup tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"APBN 2026 yang kita selesaikan tinggal dua bulan lagi, tadi kami sampaikan khusus untuk rencana induk penanganan bencana Sumatra bagian utara yang terdiri di tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," ucap Suahasil.

"Progresnya tadi kami sampaikan karena banyak sekali penanganan itu dilakukan oleh kementerian/lembaga dari pusat yang sedang bekerja menyelesaikan semua rencana induk yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya," sambung dia.

Pengawalan Anggaran Lanjutan 2027–2028

Memasuki tahap penetapan APBN 2027 oleh DPR RI, Suahasil menilai koordinasi dengan Kemendagri berlangsung pada momentum yang tepat.

Menurut dia, koordinasi tersebut penting untuk memastikan seluruh program penanganan bencana yang berlanjut hingga 2028 tercakup secara terperinci dalam rincian pagu kementerian/lembaga.

"Kita juga membicarakan untuk 2027 bagaimana persiapannya karena masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu diselesaikan 2027 maupun 2028. Ini sangat timely, sangat tepat timingnya karena pada saat ini seluruh kementerian dan lembaga sedang menyelesaikan rincian dari anggaran yang akan dijalankan di tahun 2027," papar Suahasil.

"Kita ketahui kemarin telah ditetapkan oleh DPR, APBN 2027 pagu setiap kementerian dan lembaga sudah ada, dan di dalam pagu ini seluruh program harus betul-betul dianggarkan dengan baik termasuk menyelesaikan rencana induk," sambung dia.

Suahasil menegaskan, pemerintah berkomitmen mengawal alokasi pembiayaan agar pengerjaan infrastruktur dan pemulihan bencana tidak terhenti di tengah jalan.

"Karena kalau sudah dimulai di 2026 harus bisa dilanjutkan 2027 dan diselesaikan di 2028, tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," ucap dia.

"Karena itu kita pastikan anggarannya ada dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan prioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," sambung Suahasil.

Suahasil juga memaparkan konsep integrasi APBN dan APBD sebagai satu kesatuan instrumen intervensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur.

"Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri bagaimana APBN dan APBD secara satu kesatuan itu mewujudkan intervensi negara, menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat," kata dia.

"Berbagai macam program pemerintah pusat kami sampaikan tadi adalah bekerja bersama dengan program-program yang dijalankan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah," sambung Suahasil.

Menurut dia, untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah, Kemenkeu menyiapkan skema dana insentif daerah dalam APBN dengan alokasi sementara sebesar Rp 1 triliun.

Suahasil mengatakan, skema tersebut dirancang untuk memberikan stimulus fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

"Salah satunya tadi kita ingin membuat supaya pemerintah daerah itu bekerja menuju arah pembangunan atau indikator pembangunan yang lebih baik," kata dia.

"Salah satunya dengan dana insentif daerah yang ada dianggarkan saat ini di dalam APBN seperti yang telah ditetapkan kemarin Rp 1 triliun sementara ini. Dan ini akan kita desain sehingga nanti indikator apa yang kita gunakan sehingga pemerintah daerah itu bekerja menuju menciptakan indikator tersebut," tambah Suahasil.

Dia mengatakan, penggunaan insentif fiskal tersebut merupakan kelanjutan dari formula yang diterapkan Kemendagri dalam mendorong persaingan positif antardaerah.

"Sebenarnya ini bukan barang baru, Pak Menteri Dalam Negeri dalam beberapa tahun terakhir itu secara intens menggunakan dana insentif daerah untuk mendesain supaya pemerintah daerah itu mendapatkan insentif transfer, tapi bekerja untuk menurunkan inflasi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan berbagai macam indikator pembangunan yang lain," pungkas Suahasil.