Tanggapi Pemangkasan Tarif Impor AS, Said Abdullah: Tak Lepas dari Risiko Beban Industri dan Kepentingan Geopolitik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai keberhasilan Presiden Prabowo Subianto memangkas tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat dari 32 persen menjadi 19 persen merupakan capaian diplomatik, namun tetap menyisakan sejumlah catatan krusial.

Menurut Said, di balik kesepakatan itu, terdapat potensi beban baru bagi industri nasional dan ancaman dominasi asing dalam sektor strategis di dalam negeri.

"Secara negosiasi, ya berhasil. Tapi itu ada cost-nya. Industri kita terbebani. Tidak sedikit 19 persen. Persoalannya bukan cuma di besar kecilnya tarif, tapi karena cara-cara sepihak yang ditempuh. Itu yang tidak equal dan tidak adil," ujar Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/7/2025).

Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan, kekhawatiran publik soal potensi Amerika mendapat akses luas untuk eksplorasi sumber daya Indonesia juga patut jadi perhatian. Namun, kata Said, hingga kini pemerintah belum membuka deregulasi besar-besaran terkait investasi asing.

"Kita lihat nanti. Pemerintah tentu akan mengatur. Tidak setiap investasi dari luar itu langsung bisa bebas masuk. Ada regulasi dan syarat yang wajib dipenuhi oleh investor dari negara manapun," tegasnya.

Menyoal dugaan bahwa pemberian tarif rendah dari AS berkaitan dengan ambisi negara tersebut menguasai kawasan Laut China Selatan, Said mengatakan bahwa Indonesia akan tetap konsisten dalam sikap politik luar negerinya yang bebas aktif.

"Kalau soal geopolitik, ya Amerika mau kuasai Laut China Selatan, China juga begitu. Kita ya perkuat ketahanan dan keamanan kita. Kita non-blok, punya sikap sendiri. Tapi tetap, kita punya kewajiban konstitusional untuk berkontribusi pada perdamaian dunia," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berhasil mencapai kesepakatan pemangkasan tarif impor AS terhadap produk RI menjadi 19 persen dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Donald Trump.

Selain itu, Indonesia juga menyepakati pembelian produk energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian USD 4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing terbaru dari AS.