Sekolah Rakyat Diresmikan, Ketua DPR: Jangan Bersifat Eksklusif, Harus Melengkapi Sekolah yang Ada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik peresmian Sekolah Rakyat sebagai upaya inovatif dalam pemerataan pendidikan, namun mengingatkan agar program ini tidak menjadi eksklusif atau bersaing dengan sekolah formal.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut positif peresmian Sekolah Rakyat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dan menilai program tersebut sebagai langkah inovatif untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Meski demikian, Puan mengingatkan agar program ini tidak menjadi eksklusif atau bersaing dengan sekolah formal yang sudah ada.

“Terkait dengan Sekolah Rakyat, tentu saja sangat inovatif,” ujar Puan pada konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025).

“Kami akan mengawasi bahwa jangan sampai ada rakyat Indonesia yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan,” imbuhnya.

Puan menekankan pentingnya penyempurnaan dalam pelaksanaan program ini karena tantangan di lapangan masih cukup besar. Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi pelengkap dari sistem pendidikan nasional, bukan pesaing.

“Saya juga mendengar laporannya bahwa tantangannya di lapangan itu sangat banyak. Jangan sampai niat baik ini kemudian menjadi bersifat eksklusif atau berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada. Ini justru harus melengkapi,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, menurut Puan, DPR akan terus mengawasi dan membantu menyempurnakan pelaksanaan Sekolah Rakyat agar benar-benar bisa menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah dan DPR terus berjalan demi memastikan tujuan utama program ini, yaitu memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa.

“Apa yang sudah dilakukan di lapangan tentu saja harus disempurnakan, dan DPR tentu saja akan mengawasi dan membantu untuk menyempurnakan hal ini,” pungkasnya.

Perlu diketahui, program Sekolah Rakyat resmi dimulai pada tahun ajaran baru 2025–2026. Tahap pertama mencakup 63 dari total 100 sekolah yang akan beroperasi, dengan lebih dari 9.700 siswa yang telah terdaftar.

Sekolah Rakyat digagas sebagai solusi pendidikan berbasis komunitas yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.