75 Pelajar Bakal Jalani Simulasi Sekolah Rakyat di Jaktim, Bakal Menginap Selama 2 Hari

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) akan melangsungkan simulasi kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat hari ini, Rabu (9/7/2025). Simulasi dilakukan di Sentra Handayani, Jakarta Timur.

"Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan meninjau kegiatan Simulasi Sekolah Rakyat di pada hari ini pukul 09.00 WIB. Simulasi dilakukan sebelum siswa mulai masuk Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2024," kata pihak Kemensos melalui keterangan tertulis.

Rencananya, simulasi Sekolah Rakyat dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada 9-10 Juli 2025. Nantinya, para siswa akan menginap di asrama yang telah disediakan.

Total, ada 75 siswa yang akan bersekolah di Sentra Handayani. Mereka terdiri dari 35 laki-laki, dan 40 perempuan yang terbagi dalam 3 rombongan belajar untuk jenjang SMP. Masing-masing berjumlah 25 siswa.

"Selama simulasi, para siswa akan mendapat seragam dan keperluan sekolah, cek kesehatan gratis, talent mapping, uji coba pembelajaran akademik dengan memperkenalkan Learning Management System (LMS), hingga pengenalan tata tertib," jelas Kemensos.

Sebagai informasi, Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 akan dimulai pada bulan ini. Total, Sekolah Rakyat akan ada di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 63 titik akan memulai pembelajaran pada 14 Juli 2025 dan 37 titik akan dimulai di akhir Juli 2025.

Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 DTSEN.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Idit Supriadi Priatna, mengatakan anak jalanan menjadi target utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang akan digulirkan pemerintah.

Anak-anak yang akan mengikuti program ini berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mereka yang berasal dari desil 1 dan desil 2 atau kelompok paling miskin dalam DTSEN menjadi prioritas utama, terutama anak-anak yang tidak lagi tercatat di Dapodik alias putus sekolah.

"Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah," ujar Idit di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Minggu (6/7/2025).

Agar program ini tepat sasaran, menurut Idit, Kemensos akan membuat tim bersama dengan Dinas Sosial setempat untuk turun langsung ke lapangan. Tim bersama ini akan mendatangi tiap-tiap rumah calon siswa Sekolah Rakyat.

"Di tim kami ada ujung tombaknya, yakni para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun door to door ke masing-masing rumah, berangkat dari data yang ada tadi (DTSEN)," ujar Idit.

Program Sekolah Rakyat yang sekitar 100 unit akan mulai beroperasi 14 Juli 2025, merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan 200 Sekolah Rakyat bisa dibangun pada tahun ini. Dalam merealisasikannya, Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.