PDIP Desak Menbud Fadli Zon Hentikan Wacana Penulisan Ulang Sejarah

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan wacana penulisan ulang sejarah. Permintaan ini disampaikan secara tegas oleh Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, dalam rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan di Gedung DPR, Selasa, 2 Juli 2025.

"Sejarah punya dialektika untuk berbicara bagi rakyat Indonesia. Kami percaya, daripada diteruskan dan berpolemik, lebih baik dihentikan. Kalau Bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini,” kata Mercy, wakil rakyat dari Dapil Maluku.

Pernyataan Mercy merupakan respons atas pernyataan Fadli Zon yang mempertanyakan kebenaran peristiwa perkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Dalam rapat tersebut, Mercy menyampaikan bahwa dirinya membawa sejumlah dokumen resmi yang menjadi bukti sah atas peristiwa kelam tersebut.

Ia menyebutkan adanya temuan yang dihasilkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), laporan dari pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta dokumentasi yang disusun Komnas Perempuan sepuluh tahun pasca-konflik.

"Saya datang dengan tiga dokumen resmi. Jadi kalau kemudian Bapak mempertanyakan kasus pemerkosaan massal dan seterusnya, ini sangat amat melukai kami,” ujarnya dengan suara bergetar.

Secara lantang, dia menyampaikan bahwa dirinya terluka dengan pernyataan Fadli Zon mengenai isu perkosaan Mei 1998 yang menolak diksi Terstruktur, Sistematis dan Massive (TSM) dan massal.

Mercy menegaskan, pernyataan tersebut agak di luar nalar dan tidak sensitif terhadap korban dan keluarga korban, tidak sensitif gender dan keberpihakan terhadap penegakan HAM. Dari dokumen yang ada nyata kekerasan seksual hanya ditargetkan kepada perempuan-perempuan dari unsur etnis tertentu.

Lebih lanjut kata Mercy, terhadap diksi TSM dan massal terbantahkan karena telah ada pengakuan negara yang disampaikan Presiden Habibi saat itu yang mengutuk keras peristiwa kerusuhan 98 saat itu dan menyatakan bahwa peristiwa kerusuhan 98 adalah pelanggaran HAM berat, termasuk di dalam perkosaan yang jumlahnya masif. Dilanjutkan dengan membentuk Komnas Perempuan melalui Keputusan Presiden no 181/1998 dan Instruksi Presiden untuk membentuk TPGF terkait Kerusuhan Mei 98.

Mercy berpendapat, bersifat TSM karena karakter kekerasan seksual yang terjadi tidak sporadik menyerang siapa saja tetapi sistematis dan terstruktur ditargetkan hanya pada satu etnis tertentu. Diksi masal menjadi relatif bukankah dengan lebih dari 152 kasus memberi gambaran nyata bersifat massif?

"Satu kasus bagi kami aktivis perempuan sudah terlalu banyak untuk kategori kekerasan bersifat pelanggaran HAM berat. Selain itu, sebagai aktivis perempuan yang ikut bergabung dalam Tim Dokumentasi Komnas Perempuan atas Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam kerusuhan Maluku 1999-2001, bersama aktivis perempuan dari Aceh dan Papua dia telah menjadi saksi sejarah dari kejadian kelam yang terjadi di Indonesia."

Sebagai aktivis perempuan yang pernah tergabung dalam Tim Pencari Fakta Komnas Perempuan selama konflik di Maluku pada tahun 1999 hingga 2001, Mercy menjadi saksi langsung atas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi kala itu. Ia menceritakan bahwa para korban, termasuk dari daerah-daerah seperti Papua dan Aceh, sangat sulit menyampaikan pengalaman mereka karena tekanan dan ketakutan yang besar.

"Tidak satu pun korban berani bicara karena mengalami represi yang luar biasa. Hal yang sama terjadi saat kerusuhan 1998," ungkapnya.

Mercy juga menegaskan bahwa dirinya dan para aktivis lain menyusun dokumentasi hak asasi manusia (huridoc) bersama dengan Komnas Perempuan, sebagai wujud tanggung jawab sejarah dan moral atas kejadian-kejadian tersebut. Menurutnya, mempertanyakan kembali peristiwa kekerasan itu bukan hanya bentuk pengingkaran terhadap fakta, tapi juga melukai banyak pihak yang telah berjuang di lapangan.

Ia bahkan mengenang bagaimana tekanan dan ancaman datang silih berganti kepada para aktivis saat itu. Ada yang tertembak, ada yang terus dibayangi ketakutan. Namun mereka tetap bekerja untuk memastikan bahwa suara korban tidak hilang.

"Jadi ketika Bapak mempertanyakan dan seperti meragukan kebenaran, itu amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti kami,” tegas Mercy.

Di akhir pernyataannya, Mercy mendesak Fadli Zon untuk meminta maaf. Ia juga menyarankan agar Fadli datang langsung ke Komnas Perempuan untuk melihat dan mempelajari data serta dokumentasi resmi yang tersedia. Ia menegaskan bahwa data mengenai kerusuhan 1998 dan kekerasan seksual yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia telah terdokumentasi dengan baik.

"Bapak bisa langsung datang ke Komnas Perempuan. Semua data ada di sana. Saya adalah saksi sejarahnya,” pungkas Mercy.